Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan Kikis Praktek Pungli

Digitalisasi Layanan Kepelabuhanan Kikis Praktek Pungli
Wakil Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Arief Tejo Sumarto, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Surabaya M Luthfi dan Strategic Development & Implementation Manager PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), Ferna Arga Wijaya pada diskusi ‘Penerapan Digitalisasi Pelayaran, Meningkatkan Daya Saing Logistik di Tanah Air’ di Surabaya, Jumat (20/12/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Amrozi Amenan )
Amrozi Amenan / FER Sabtu, 21 Desember 2019 | 19:02 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Digitalisasi layanan kepelabuhanan yang selama ini masih belum sepenuhnya dipraktekkan harus dipaksakan, karena selain akan meningkatkan daya saing juga akan mengikis praktek pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

Ilustrasi pelabuhan

Pelaksanaan Tol Laut Harus Ada Pengawasan

Wakil Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jatim, Arief Tejo Sumarto, menuturkan penerapan digitilasasi layanan kepelabuhanan saat ini masih setengah hati. Akibatnya, biaya tinggi handling pelabuhan di Indonesia mencapai 24 persen dari GDP (Gross Domestic Product). Angka itu, dua kali lipat diatas GDP negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam yang berada di kisaran 10 persen.

"Salah satu penyebab tidak efisiensinya handling pelabuhan di Indonesia adalah banyaknya regulasi dan aturan. Hal itu berbeda dengan handling di pelabuhan negara lain, dimana handlingdi pelabuhan tersentralisasi dalam satu otoritas dan sudah menerapkan digitalisasi," ujar Arief Tejo dalam acara diskusi 'Penerapan Digitalisasi Pelayaran, Meningkatkan Daya Saing Logistik di Tanah Air' di Surabaya, Jumat (20/12/2019).

Menurut Arief, penerapan digitalisasi layanan kepelabuhan memang perlu waktu dan harus dipaksakan. Pemerintah sangat berperan dalam hal ini karena pelabuhan di Indonesia dikelola oleh BUMN yang notabene perusahaan milik pemerintah.

"Penerapan Inaport.net pada tahun 2020 merupakan langkah maju yang harus didukung semua pihak agar pelabuhan Indonesia bisa melakukan digitalisasi dan ujungnya bisa mempercepat handling di pelabuhan. Harapannya, penerapan digitalisasi di pelabuhan akan bisa menekan biaya dan kecepatan layaknya yang terjadi di negara lainnya," tandas Arief Tejo.

Subsidi Angkutan Laut Baru Diserap 30%

Di tempat sama, Strategic Development & Implementation Manager PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL), Ferna Arga Wijaya, mengatakan hal senada. Digitalisasi memang harus mendapatkan dukungan dari pelaku bisnis kepelabuhanan.

"SPIL mendukung dan mengikuti digitalisasi pelayaran dan logistic dengan menerapkan digitalisasi dalam kegiatan operasional perusahaan, baik secara internal maupun eksternal," kata Ferna.

Menurut Ferna, fokus utama dari penerapan teknologi digital oleh SPIL itu adalah untuk meningkatkan layanan pengangkutan kepada pelanggan, baik untuk angkutan pelayaran laut (shipping) maupun darat (trucking).

SPIL Dukung Digitalisasi Industri Pelayaran

Adapun beberapa layanan digital yang sudah diterapkan oleh SPIL diantaranya adalah program aplikasi MySPIL sejak 2016. Dengan aplikasi ini, pelanggan melalui smartphone, laptop atau komputer tidak hanya bisa membuat booking, e-SI, e-BL dan melakukan pembayaran melalui virtual account, namun juga bisa melihat posisi barang yang dikirim melalui aplikasi tersebut.

"Jumlah pengguna aplikasi ini terus meningkat. Hampir 80 persen pengguna yang melakukan booking sekarang menggunakan aplikasi mySPIL, karena efisiensi waktu dan biaya, terutama bagi pelanggan yang lokasinya relatif jauh. Sehingga dengan adanya aplikasi mySPIL, kendala macet di jalan maupun antrean, kini tidak menjadi masalah,” terang Ferna.

Untuk meningkatkan jangkauan layanan digitalisasi itu, SPIL menggandeng banyak pihak seperti GoPay, LinkAja dan Deliveree untuk mempermudah akses transaksi dan mendukung kegiatan logistik. "Kami sangat terbuka untuk bekerjasama dengan pihak dalam pengembangan industri logistik,” tandas Ferna.

Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Surabaya, M Luthfi, menambahkan, pihaknya sangat mendukung upaya digitalisasi pelayaran dan logistik. Selain itu, Hipmi juga siap berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pelayaran.

"Dengan digitalisasi pelabuhan, transparansi biaya dan sejenisnya bisa dilihat. Sehingga tidak bisa jadi membebankan biaya tambahan diluar seharusnya. Proses di pelabuhan menjadi kunci distribusi dan stabilitas harga,” kata Lutfi.



Sumber: Investor Daily