Dampak Posetif Industri 4.0, 10 Juta Jenis Pekerja Baru Tumbuh di Indonesia

Dampak Posetif Industri 4.0, 10 Juta Jenis Pekerja Baru Tumbuh di Indonesia
Acara tanya jawab dalam acara “Rembuk Nasional Balai Latikan Kerja (BLK) Komunitas di Indonesia” di Kendal, Jawa Tengah, Senin (30/12/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Senin, 30 Desember 2019 | 17:31 WIB

Kendal, Beritasatu.com - Menghadapi era revolusi industri 4.0 terdapat 23 juta jenis pekerjaan di Indonesia yang terdampak oleh otomatisasi. Namun di satu sisi terdapat 27–46 juta jenis pekerjaan baru di Indonesia berpeluang tercipta sampai dengan tahun 2030, dimana 10 juta jenis pekerjaan di antaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain itu diproyeksikan 6 juta sampai dengan 29 juta orang di Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan yang baru (re-skilling dan up-skilling).

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziay, dalam sambutannya pada acara “Rembuk Nasional Balai Latikan Kerja (BLK) Komunitas di Indonesia” di Kendal, Jawa Tengah, Senin (30/12/2019).

Ida mengatakan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), periode bulan Agustus 2019 menggambarkan jumlah angkatan kerja Indonesia sebesar 133,56 juta orang.

Dari data tersebut, kata dia, jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah sebesar 126,51 juta orang (94,72%) dan angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran sebesar 7,05 juta orang (5,28%).

Jika dibandingkan tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menurun 0,06%. “Namun demikian 57,54% pekerja kita masih lulusan SD/SMP kebawah. 55,72% pekerja kita adalah pekerja informal,” kata Ida.

Berdasarkan penelitian McKinsey (September 2019), 23 juta pekerjaan di Indonesia akan terdampak otomatisasi, dan rata-rata terdapat 248.00 pekerja ter-PHK/tahun (BPJS TK, 2016-2018).

Salah satu penyebab pengangguran yang ada di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta kurangnya pendidikan ataupun keterampilan.

Menurut Ida, untuk transisi menuju Indonesia 4.0. dibutuhkan, pertama, investasi berkelanjutan. Kedua, pengembangan model pelatihan baru untuk pekerjaan baru. Ketiga, program-program untuk memudahkan transisi pekerja seperti pemagangan, re-skilling, dan up-skilling.

Keempat, dukungan dalam hal pendapatan melalui program-program jaminan sosial yang lebih inovatif. Kelima, kolaborasi antara publik dan swasta. Antisipasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh di berbagai sektor, seperti kesehatan, konstruksi, manufaktur, dan retail akan sangat dibutuhkan.

Ida mengatakan, pemerintah saat ini berfokus kepada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. “Dan untuk jangka pendek, pelatihan vokasi akan berperan sentral karena dampaknya yang relatif lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat dibanding pendidikan vokasi,” kata dia.

Untuk itu kebijakan pelatihan vokasi triple skilling ke depan, akan berfokus kepada tiga sasaran utama, pertama, skilling : penganggur, khususnya penganggur muda agar siap kerja. Kedua, re-skilling : pekerja ter-PHK, sebagai safety net tenaga kerja. Ketiga, up-skilling : pekerja, khususnya untuk UKM lokal dan industri pionir/terdepan (frontier), untuk meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah, dengan kebijakan triple skilling ini berupaya untuk, pertama, mendorong para pencari kerja agar lebih mudah mendapat pekerjaan. (skilling dan re-skilling).

Kedua, mendorong agar pekerja dan perusahaan semakin berdaya saing. (up-skilling). Ketiga, mendorong pemenuhan kebutuhan produk dan jasa di dalam negeri dan berdaya saing global.

Oleh karena itu, kata dia, pelatihan vokasi kedepan harus semakin terintegrasi dengan: Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selaras dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 dan seterusnya sebagai tahun pengembangan SDM, Kemnaker telah melakukan berbagai upaya konkrit dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Pemerintah memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan keterampilan (skilling), alih keterampilan (re-skilling) maupun menambah keterampilan (up-skilling) di instasi pelatihan vokasi, yakni: 305 BLK Pemerintah, 5.020 LPKS, 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 TC Industri serta 1.113 BLK Komunitas.

Menuru Ida, masyarakat Indonesia dapat mengakses pelatihan vokasi (keterampilan) secara gratis di BLK) milik pemerintah, dan Balai Latihan Kerja Komunitas di wilayah pondok pesantren.

Program pengembangan BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo dalam peningkatan kompetensi SDM Indonesia untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang telah diberikan pada lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill.

Harapannya dengan hadirnya BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan maka santri atau siswa dari lembaga pendidikan keagamaan tersebut serta masyarakat di sekitarnya memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan keterampilan kerja 10 yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.



Sumber: Suara Pembaruan