Realisasi Anggaran 2019 Capai 92%, Kemperin Bidik 42% Semester I-2020

Realisasi Anggaran 2019 Capai 92%, Kemperin Bidik 42% Semester I-2020
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick-off Pelaksanaan Anggaran Kemenperin Tahun 2020 di Jakarta, Senin (13/1/2020). ( Foto: Ismewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Senin, 13 Januari 2020 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemperin) mampu merealisasikan anggaran sepanjang tahun 2019 hingga 92,23% atau Rp 3,2 triliun dari pagu efektif sebesar Rp 3,5 triliun. Pagu anggaran Kempin pada tahun lalu meningkat 27,05% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 2,8 triliun.

“Realisasi itu merupakan capaian yang luar biasa. Selanjutnya, dengan meningkatnya alokasi pagu anggaran, kami terus berupaya untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Kick-off Pelaksanaan Anggaran Kemenperin Tahun 2020 di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Agus berharap kepada seluruh Kepala Satuan Kerja (KSK) di lingkungan Kemperin agar dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens. Sebab, progres pencapaian realisasi anggaran menjadi tanggung jawab KSK.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna beberapa waktu lalu, yang menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses belanja modal. Dalam hal ini, penyerapannya diharapkan optimal dan good governance harus tetap dijaga,” paparnya.

Agus menyebutkan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran sampai semester I tahun 2020 sebesar 42,64%. “Saya akan memantau serta mengevaluasi penyerapan anggaran hingga semester I dengan target tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin agar tertib sesuai peraturan yang berlaku, Menperin juga meminta kepada masing-masing pengelola anggaran untuk dapat bertindak profesional serta melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.

“Kepada Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari,” tegasnya.

Guna menapaki tahun 2020 yang penuh tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, menurut Agus, pemerintah tetap memberikan perhatian serius terhadap pembangunan industri nasional. Misalnya, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi di Indonesia, mulai dilakukan dan menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini.

“Kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo memiliki latar belakang sebagai seorang industrialis, sehingga beliau memiliki komitmen dalam mendorong sektor industri dan memahami kebutuhan pelaku industri. Untuk itu, kita perlu optimistis terhadap upaya memacu perekonomian nasional,” tuturnya.

Agus pun menyampaikan, pihaknya akan membuat kebijakan pembangunan industri sesuai visi misi Presiden. Langkahnya dilakukan melalui pendekatan top-down sehingga ada sentuhan dari negara untuk keberlangsungan industri serta melakukan bottom-up dari hasil berbicara langsung dengan para pelaku industri mulai sektor hulu hingga hilir.

“Oleh karenanya, saya minta kepada para pejabat eselon I beserta jajarannya, dapat melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Presiden pada tahun 2020 ini,” imbuhnya.

Agus menambahkan, penyerapan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, meskipun di sisi lain memberikan potensi baru bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonominya.

Pada tahun 2020, pagu anggaran Kemperin sebesar Rp 2,9 triliun. Adapun alokasi terbesar akan digunakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri hingga Rp 1,06 triliun.

Selain itu, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp694,63 miliar serta program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka (IKMA) sebesar Rp 365,77 miliar.

 



Sumber: Suara Pembaruan