Menaker: Banyak P3MI Berangkatkan TKI Ilegal ke Luar Negeri

Menaker: Banyak P3MI Berangkatkan TKI Ilegal ke Luar Negeri
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memukul Gong membuka Rakernas Apjati di Jakarta, Senin (20/1/2020). (Foto: beritasatu.com / Edi Hardum)
Siprianus Edi Hardum / EHD Senin, 20 Januari 2020 | 20:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya berbagai kasus yang menimpa para calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Diantaranya kurangnya komitmen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian dikatakan Ida saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apjati di Jakarta, Senin (20/1). Ia menegaskan, banyak calon PMI dan PMI yang diberangkatkan oleh P3MI tidak melalui proses penempatan secara benar, menempatkan PMI dengan tidak dibekali kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, membebankan biaya penempatan yang melebihi ketentuan (overcharging) kepada calon PMI dan PMI, dan tidak memberikan perlindungan kepada CPMI/PMI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Apa yang disampaikan Ida tidak berlebihan. Kemnaker sering menertibkan P3MI yang menampung calon PMI secara ilegal bahkan Kemnaker bersama Polri menggagalkan pemberangkatan PMI ilegal. Namun, sayang sanksi kepada P3MI kurang tegas.

Oleh karena itu Ida meminta semua P3MI yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) agar bersama-sama pemerintah melakukan perbaikan tata kelola perlindungan PMI atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Mudah-mudahan undang-undang yang baru akan membawa kita semua kepada apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya,” kata Ida.

Selain itu, kata Ida, negara juga harus menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan.

Menurut Ida, implementasi Undang-undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI juga membutuhkan peran aktif dari P3MI untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sebaik-baiknya demi terciptanya perlindungan dan pemajuan hak-hak PMI.

Ia mengatakan, berbicara masalah peran dan tanggung jawab P3MI sebagai lembaga penempatan pekerja migran Indonesia, pemerintah berharap P3MI juga harus melakukan perubahan dan inovasi di dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada calon PMI dan PMI.

“Calon PMI dan PMI sebagai subjek dari proses migrasi memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang sehingga wajib kita jamin pemenuhannya,” kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam menghadirkan kembali negara untuk memberikan perlindungan kepada PMI.

Untuk itu saat ini Kabinet Indonesia Maju pada era Pemerintahan Jokowi – KH Ma’ruf, terus berkomitmen untuk tidak hanya untuk melindungi hak-hak para pekerja migran, tapi juga keluarganya. Isu Perlindungan pekerja migran terus menerus menghiasi berbagai jendela informasi dunia saat ini.

Isu perlindungan pekerja migran sangat erat kaitannya dengan isu-isu penting lainnya, baik isu politik, sosial, keamanan dan pembangunan.

Ida mengatakan, mulai tanggal 1 Oktober 2019, pelaksanaan pilot project Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sudah mulai dijalankan.

SPSK merupakan pilot project Penempatan dan Pelindungan bagi PMI yang terintegrasi secara online antara pemerintahIndonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari tahapan informasi, pendaftaran, seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.

Dikatakan, Kemnaker dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Saudi Arabia akan terus melakukan koordinasi secara intensif agar implementasi pilot project ini dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan pilot project Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK, Ida meminta seluruh pemangku kepentingan terkait dapat mendukung pelaksanaan pilot project dimaksud, sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua Pemerintahan.

“Keberhasilan pilot project ini sangat kita harapkan, sehingga dapat dijadikan bench mark bagi pola penempatan PMI, khususnya di sektor domestik. Namun sebaliknya, pelaksanaan pilot project Penempatan dan Pelindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi melalui SPSK dapat dihentikan jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan.



Sumber: Suara Pembaruan