Perkebunan Sawit Swadaya Diusulkan Jadi Bahan Baku Utama Program BBN

Perkebunan Sawit Swadaya Diusulkan Jadi Bahan Baku Utama Program BBN
Kelapa sawit. ( Foto: Antara / Syifa Yulinnas )
Herman / FMB Minggu, 2 Februari 2020 | 16:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020–2024, Pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam rangka mencapai target bauran energi nasional 23 persen pada tahun 2025. Bahan Bakar Nabati (BBN) termasuk biodiesel maupun jenis bahan bakar nabati berbasis sawit lainnya seperti bio-hydrocarbon fuel atau green fuel merupakan bagian dari energi terbarukan tersebut.

Terkait hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai instrumen pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan sektor kelapa sawit nasional, menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu pelaksana dalam Proyek Strategis Nasional Pembangunan Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit. Kesiapan BPDPKS ini termasuk dalam hal dukungan pendanaan, fasilitasi, riset, serta advokasi dan sosialiasi kebijakan.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami menyampaian, pihaknya menyambut baik penunjukan BPDPKS sebagai salah satu pelaksana proyek strategis tersebut bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Perusahaan Swasta.

“Kami telah terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan BBN berbasis sawit ini terutama dalam pelaksanaan program mandatori Biodiesel sejak 2015 sampai tercapainya program B30 awal tahun 2020 ini,” kata Dono Boestami dalam keterangan resminya, Minggu (2/2/2020).

Menurut Dono, kebutuhan bahan baku untuk pengembangan bahan bakar nabati berbasi sawit ini relatif cukup tersedia. “Kami memperhitungkan bahwa untuk pengembangan program bahan bakar nabati berbasis sawit termasuk biodiesel dan green fuel sebagaimana yang ditargetkan pemerintah, kebutuhan sawit pada tahun 2025 akan mencapai 24,44 juta ton. Angka tersebut hanya separuh dari proyeksi produksi CPO pada tahun 2025 yang berkisar 55,28 juta ton,” jelas Dono.

Lebih lanjut disebutkan bahwa luas lahan petani swadaya yang diprioritaskan untuk BBN berbasis sawit pada tahun 2025 akan mencapai 3,16 juta hektare. Sementara luas lahan petani swadaya mencapai 5,8 juta hektare. Dengan program peremajaan sawit rakyat yang sedang berlangsung saat ini, produktivitas petani diharapkan dapat meningkat sehingga dapat mendukung penyediaan bahan baku untuk program biodiesel dan green fuel.

“Karena sumber bahan baku juga akan berasal dari perkebunan yang dikelola secara swadaya oleh petani rakyat, pengembangan program bahan bakar nabati berbasis sawit ini juga turut mendukung peningkatan kesejahteraan petani tersebut,” tegas Dono.

Tetapi meskipun bahan baku sawit cukup tersedia serta telah tersedia teknologi yang dapat digunakan untuk konversi sawit menjadi green fuel, Dono mengatakan hal ini tidak dapat memberikan jaminan bahwa program green fuel dapat terlaksana dengan mudah. Agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil, BPDPKS mengusulkan sumber bahan baku untuk kebijakan tersebut sebaiknya difokuskan dari perkebunan sawit yang dikelola secara swadaya oleh petani rakyat. Hal ini agar dapat memberikan dukungan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekspansi kelapa sawit yang selama ini melibatkan petani rakyat menurutnya telah terbukti memberikan dampak bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama di wilayah-wilayah ekspansi kelapa sawit.

Dono juga memandang perlu penataan kebijakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Penataan kebijakan diperlukan karena program green fuel membutuhkan persiapan yang panjang, serta melibatkan berbagai pihak dari aspek hulu, produksi sampai pada tingkat konsumen. Regulasi yang tepat, insentif yang sesuai, serta sosialisasi dan edukasi sudah harus dimulai sejak tahap persiapan serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Penataan kebijakan harus menyeluruh mulai dari aspek hulu, produksi dan konsumen. Aspek hulu menyangkut kesiapan lahan untuk menghasilkan bahan baku, aspek produksi menyangkut penyiapan teknologi serta kilang untuk memproduksi green fuel, aspek konsumen terkait penyiapan kendaraan serta kesadaran masyarakat,” ujar Dono.



Sumber: BeritaSatu.com