Permudah Investasi, Perwakilan 25 Kementerian Berkantor di BKPM

Permudah Investasi, Perwakilan 25 Kementerian Berkantor di BKPM
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi ( Foto: Antara/Sigid Kurniawan )
Lona Olavia / WBP Senin, 3 Februari 2020 | 14:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 25 perwakilan kementerian/lembaga (K/L) mulai hari ini Senin (3/2/2020) berkantor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejalan dialihkannya kewenangan pemberian insentif pajak untuk investasi ke BKPM dari sebelummya Kementerian Keuangan (Kemkeu). Kehadiran perwakilan K/L ini diharapkan mempermudah pengurusan izin investasi.

"Mulai hari ini kita launching, termasuk insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, dan pajak impor barang modal," ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di sela-sela seminar "Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian", di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Jika Terjadi Lebih dari 2 Bulan, Virus Korona Bisa Pukul Investasi Indonesia

Dengan perpindahan kewenangan ini, menurut Bahlil, membuat pemberian insentif fiskal dan perizinan tidak berbelit-belit. Pengusaha akan mendapatkan kepastian tanpa harus mondar-mandir ke beberapa kementerian. Apalagi saat ini, ada pemahaman di kalangan pengusaha bahwa izin di semua kementerian itu membuat kesulitan berusaha.

"Yang penting pengusaha dapat kepastian, tanpa harus muter ke kementerian. Jadi, biaya dan waktu tidak banyak dikuras, tidak banyak mondar-mandir, kepastian ada. Jadi, dari sini kami buat NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) waktu penyelesaian berapa lama. Jadi, yang dulu tidak jelas, sekarang jelas berapa lama akan selesai," ujar Bahlil Lahadalia.

BKPM Kebut Penyelesaian Investasi Mangkrak Rp 500 T

Dia mengatakan, perizinan bisa dikeluarkan hanya dengan hitungan jam. Namun jika membutuhkan kajian teknis seperti analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan lainnya diperlukan waktu lebih dari sehari. "25 perwakilan tersebut memiliki tugas menerima permohonan perizinan teknis dari pengusaha," kata Bahlil Lahadalia.

Ia mengatakan, perubahan kewenangan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. “Sehingga kedua beleid tersebut beserta Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha ini yang menjadi dasar pemerintah memindahkan pemberian insentif fiskal dari Kemkeu kepada BKPM,” jelas Bahlil Lahadalia.

Bahlil menegaskan, pengusaha membutuhkan kepastian, kecepatan, dan efisiensi. Pengusaha pada dasarnya baik selama difasilitasi dengan baik, terbuka untuk berkomunikasi, dan adil dengan mereka.

Sebagai pengusaha, ia menyarankan, agar pengusaha jika ingin bertanya soal izin investasi harus datang ke orang yang tepat. "Jangan tidak datang karena belum kenal dengan orangnya, datang ke sana untuk lobi, itu lagu lama. Fair-fair saja. Jangan masuk dan menyampaikan ke yang bukan tempatnya. Kalau ke tempatnya maka disitu akan dapatkan solusi yang benar dan tepat," ungkap Bahlil Lahadalia.



Sumber: Suara Pembaruan