Wapres Minta Menteri Kerja Keras Tekan Kemiskinan

Wapres Minta Menteri Kerja Keras Tekan Kemiskinan
Wapres Ma'ruf Amin. ( Foto: ANTARA/Anis Efizudin )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Selasa, 11 Februari 2020 | 10:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat selaku ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Topik utama rapat pleno membahas sejumlah langkah dan strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan stunting. Hal itu penting pasca-ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 20204. "Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi untuk memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir tahun 2024,” kata Ma'ruf Amin.

Untuk diketahui, target penurunan tingkat kemiskinan ditetapkan 7 persen sebagai target moderat, dan 6,5 persen sebagai target optimistis. Secara kuantitatif, jumlah penduduk miskin yang ditargetkan untuk meningkat kualitas hidupnya adalah antara 5,04 juta hingga 6,45 juta orang. Secara total, ditargetkan jumlah orang miskin akan menurun 18,34 juta 19,75 juta di 2024.

Di dalam pleno, dibahas kerangka kebijakan yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan mendorong peningkatan pendapatan. Di antaranya perbaikan maupun perluasan penerima program bantuan sosial. "Lalu mendorong perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau jaminan kesehatan nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi elpiji," kata Ma'ruf Amin.

Untuk mendorong peningkatan pendapatan, dilakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lalu pengembangan ekonomi lokal dan memperluas akses pekerjaan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjaga stabilitas harga.

Di rapat itu, dibahas juga beberapa tantangan seperti besarnya anggaran bantuan sosial dan subsidi yang tidak bersasaran. Sementara anggaran bantuan sosial yang bersasaran relatif masih rendah atau berkisar 0,59 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal proporsi belanja perlindungan sosial berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Karena tidak bersasaran, beberapa bantuan tersebut seperti subsidi elpiji lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan proporsi belanja perlindungan sosial tersebut melalui reformasi beberapa kebijakan subsidi yang tidak produktif. "Agar dapat dialokasikan untuk peningkatan belanja perlindungan sosial," ungkap Wapres.



Sumber: BeritaSatu.com