Presiden Targetkan Kemudahan Berbisnis di RI Naik ke Peringkat 40

Presiden Targetkan Kemudahan Berbisnis di RI Naik ke Peringkat 40
Ilustrasi rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju. ( Foto: Antara )
Novy Lumanauw / FMB Rabu, 12 Februari 2020 | 10:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan langkah-langkah konkret untuk mengakselerasi peningkatan peringkat Ease Of Doing Business (EODB) atau kemudahan berbisnis di Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan, peringkat EODB Indonesia 2019 versi Bank Dunia yang saat ini berada di peringkat 73 harus dinaikkan ke urutan 40 dunia.

“Kita tahu posisi kita di peringkat 73, meskipun kalau kita lihat di tahun 2014 berada pada posisi 120. Ini sebuah lompatan yang baik, tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Kepala Negara juga secara khusus menekankan tentang pentingnya meningkatkan kinerja sejumlah hal terkait kemudahan berusaha agar dapat mengakselerasi kenaikan peringkat EODB Indonesia.

Kepala Negara juga meminta jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga terkait fokus memperbaiki indikator yang masih berada pada posisi di atas peringkat 100 dan beberapa indikator yang mengalami kenaikan.

“Ada empat komponen yang berada pada peringkat di atas 100, “ kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, komponen membuka usaha (starting a business) masih berada pada peringkat 140 dan kemudahan mendapatkan izin bangunan (dealing with construction permit) yang masih berada di posisi 110. “Registering property (pendaftaran properti) ini justru naik ke 106 tolong dilihat lagi, kemudian trading across border index (indeks perdagangan lintas batas) ini juga stagnan di posisi 116. Tolong dilihat yang berhubungan dengan ini,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjutnya, terdapat dua komponen yang sebenarnya telah berada di bawah 100, tapi mengalami penurunan, yaitu mendapatkan pinjaman (getting credit) dari posisi 44 menjadi 48 dan masalah yang berkaitan dengan penanganan gagal bayar (resolving insolvency) dari posisi 36 ke 38.

“Sudah berada di posisi 36, kenapa naik (turun) lagi? Hal ini berkaitan dengan kebangkrutan,” kata Presiden Jokowi.