Presiden Soroti Impor Baja Penyebab Defisit Neraca Perdagangan

Presiden Soroti Impor Baja Penyebab Defisit Neraca Perdagangan
Lempengan baja di PT Krakatau Steel. ( Foto: Antara )
Novy Lumanauw / FMB Rabu, 12 Februari 2020 | 12:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tingginya impor baja menjadi salah satu penyebab membengkaknya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

“Data yang saya miliki, impor negara kita sudah masuk ke peringkat tiga besar. Ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi belanja kita,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Presiden Jokowi mengatakan industri baja besi adalah salah satu industri strategis nasional yang sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, katanya, utilitas pabrik baja di dalam negeri sangat rendah sehingga operasional industri baja dan besi menjadi terganggu.

“Ini tidak dapat kita biarkan terus, kita perlu segera mendorong industri baja dan besi makin kompetitif. Apa produksinya dibuat makin optimal sehingga perbaikan manajemen korporasi, pembaruan teknologi permesinan, “ katanya.

Ia mengatakan pembaruan teknologi permesinan di industri baja milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus terus dilakukan. Selain itu, pengembangan industri baja dan besi juga harus dibarengi ketersediaan bahan baku.

Disebutkan, ada tiga hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku industri baja dan besi. Pertama, memperbaiki sistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi mulai dari ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku.

Kedua segera merealisasikan harga gas untuk industri sebesar US$ 6 per MMBTU.

“Terkait harga gas untuk industri, sudah berkali-kali kita rapatkan. Informasi dari menteri ESDM bahwa ini akan segera diputuskan, bisa minta agar Perpres Nomor 40 Tahun 2016 yang mengatur mengenai harga gas industri yaitu sebesar US$ 6 per MMBTU segera realisasikan dalam waktu yang tidak lama,” katanya.

Ketiga, memperhitungkan dampak dari impor baja terhadap kualitas serta persaingan harga baja dari hasil dalam negeri. Selain itu, memperketat pemberian SNI.

“Kebijakan nontarif, penerapan SNI sehingga industri baja dalam negeri dan konsumen dapat dilindungi. Dengan memberi SNI yang dilakukan secara serampangan, kita tidak dapat membendung impor baja yang berkualitas rendah,” katanya.



Sumber: Investor Daily