Kemhub Akan Tindak Tegas Truk Kelebihan Muatan

Kemhub Akan Tindak Tegas Truk Kelebihan Muatan
Budi Setiyadi. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / MPA Rabu, 12 Februari 2020 | 16:15 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) memastikan truk barang yang melanggar ketentuan dimensi maupun muatan akan ditindak tegas dalam rangka mewujudkan program Indonesia bebas overdimension overload (ODOL) pada 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan mengawasi dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih dan atau ukuran lebih.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korlantas Polri maupun Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dinas perhubungan provinsi maupun kabupaten/kota," kata Budi Setiyadi dalam keterangannya, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, dia menyampaikan, terkait pencegahan truk odol di jalan tol, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan PT Jasa Marga dan badan usaha jalan tol lain untuk pengawasan dan penindakan pelanggarannya.

"Kemhub yakin akan dapat memberantas angkutan odol sepenuhnya sesuai target yakni pada tahun 2022 mendatang," terang Budi Setiyadi.

lebih jauh, Budi Setiyadi mengapresiasi, permintaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menindak tegas kendaraan odol. Menurut dia, pihaknya sepakat dengan pernyataan Kadin bahwa keselamatan adalah hal yang utama dalam berlalu lintas.

"Tentu tidak hanya kepada para pelaku logistik saja, beban untuk memberantas odol ini perlu sinergi dari beragam pihak mulai dari Kepolisian, pengusaha, pemilik kendaraan, maupun pemerintah. Bahkan peran masyarakat pun amat diperlukan untuk bersama-sama memberantas odol dengan serius,” terang Budi.

Keseriusan Kemhub dalam memberantas odol ini, kata Budi, terlihat ketika satu persatu pelanggar truk odol di berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mulai diproses di meja hijau.

“Ke depan kami semakin tegas. Siapa yang melanggar dimensi maupun muatan akan kami pidanakan. Kami akan maksimalkan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kami di daerah. Mereka akan melakukan penyidikan terhadap kendaraan odol. Jadi nanti dari hasil penyidikan mereka, denda ini dapat dikenakan tilang terhadap karoseri atau kepada pengusahanya," pungkas Budi.



Sumber: Investor Daily