Omnibus Law Diyakini Bisa Hilangkan Dampak Negatif Virus Korona

Omnibus Law Diyakini Bisa Hilangkan Dampak Negatif Virus Korona
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. ( Foto: Humas Kemko Perekonomian )
Herman / MPA Rabu, 12 Februari 2020 | 19:54 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.Com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera dibahas. Akhir Januari lalu, RUU Perpajakan juga telah diserahkan kepada DPR.

Pemerintah berharap pembahasan kedua RUU ini bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya saat ini pengaruh dari faktor eksternal terhadap pertubuhan ekonomi masih cukup besar, salah satunya adalah dampak dari wabah virus korona di Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Dari hitung-hitungn beberapa pengamat, dampak wabah korona ini bisa menurunkan ekonomi Tiongkok sekitar 1% sampai 2%. Sedangkan ekonomi Indonesia bisa kena 0,11% sampai 0,3%. Sehingga kita harus set off dampak negatif dari korona ini dengan dampak positif omnibus law Cipta Kerja dan Perpajakan," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Bila omnibus law berjalan ideal sesuai dengan yang direncanakan, Susiwijono meyakini regulasi baru ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,2% sampai 0,3% di 2020. Sehingga ancaman tergerusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat virus korona bisa digantikan oleh dampak positif omnibus law.

"Kita minta omnibus law diselesaikan secepatnya. Pimpinan di DPR juga paham momentumnya harus dipercepat. Syukur-syukur bisa selesai di kuartal 2. Bila misalnya kedua omnibus law ini sudah mulai berlaku pada kuartal 3 atau 4, kami yakin dampaknya akan langsung terasa," paparnya.

Susiwijono menyampaikan, selama ini yang berkontribusi paling besar terhadap PDB Indonesia adalah konsumsi dan investasi. Tujuan omnibus law salah satunya juga adalah untuk mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan.

"Investasi ini ujung-ujungnya juga akan mendorong konsumsi. Kalau investasi meningkat, lapangan pekerjaan baru akan tercipta, kesejahteraan meningkat. Pada akhirnya ini akan meningkatkan income per kapita. Begitu income naik, daya beli atau konsumsi pasti naik. Jadi pengaruh omnibus law ini juga bisa ke konsumsi," papar Susiwijono.

Substitusi Barang Impor

Tidak hanya mengandalkan omnibus law, Susiwijono mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar dampak penyebaran virus korona tidak terlalu besar bagi Indonesia. Pasalnya saat ini keterkaitan hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok sudah semakin besar.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2019 lalu pangsa pasar ekspor nonmigas Indonesia utamanya tertuju ke Tiongkok sebesar US$ 25,85 miliar (16,68%). Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar ke Indonesia selama 2019 juga Tiongkok dengan nilai US$ 44,58 miliar (29,95%).

"Ekspor kita ke Tiongkok share-nya sudah lebih dari 16%. Ini tentu akan terdampak, sehingga kita perlu melihat alternatif pasar-pasar lain untuk produk ekspor utama kita. Untuk impor dari Tiongkok yang mayoritasnya adalah bahan baku juga sedang kita carikan soluasi. Walaupun saat ini belum terdampak, ini kan siklus dan bisa terasa dua sampai tiga bulan ke depan. Jadi harus diantisipasi dari sekarang untuk menjaga pasokan bahan baku, misalnya dari negara lain atau mengoptimalkan dari dalam negeri," kata Susiwijono.

Terhambatnya ekspor dari Tiongkok ke negara-negara lain juga akan dimanfaatkan Indonesia. "Ketika Tiongkok misalkan menghentikan ekspornya ke negara lain, bisa tidak itu digantikan oleh kita. Selama ini kan ekspor terbesar dari Tiongkok itu barang-barang elektronik yang belum bisa kita optimalkan. Tetapi ada potensi lain yang bisa kita ambil seperti fashion," kata Susiwijono.

Terkait sektor pariwisata yang juga mulai terdampak, beberapa strategi juga tengah disiapkan, salah satunya adalah dengan mendorong wisatawan domestik melalui pemberian insentif harga tiket pesawat.

BPS mencatat, dari total 16,11 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sepanjang 2019, wisman asal Tiongkok memberi kontribusi terbesar kedua setelah Malaysia. Jumlahnya mencapai 2,07 juta kunjungan atau 12,86%.

"Potensi penurunan wisman ini bukan hanya yang dari Tiongkok, tapi juga dari negara lain. Ada beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan, antara lain ingin mendorong wisatawan domestik. Dalam kondisi sekarang, tentu mereka akan berfikir ulang untuk ke luar negeri. Segera akan dibahas masalah insentif tarif pesawat ini bakal seperti apa dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait," kata Susiwijono.



Sumber: BeritaSatu.com