Pemerintah Tegaskan Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik

Pemerintah Tegaskan Belum Berencana Naikkan Harga Gas dan Listrik
Ilustrasi Jaringan Listrik ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Triyan Pangastuti / WBP Kamis, 13 Februari 2020 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan belum memiliki rencana menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dan gas elpiji 3 kilogram (kg) dalam waktu dekat. Pasalnya, kenaikan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan inflasi. Hal tersebut menyusul maraknya isu kenaikan tarif listrik golongan 900 volt ampere (VA) dan subsidi elpiji 3 kg yang akan diubah menjadi skema tertutup dan tepat sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah juga belum merapatkan dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait mengenai isu tersebut . "Belum ada rencana kenaikan harga gas. Bahkan, pemerintah belum rapat untuk koordinasikan harga gas, justru para menteri heran kok tidak pernah rapat, lalu ada isu kenaikan harga gas. Listrik juga seperti itu," kata Iskandar Simorangkir  di Kemko Perekonomian, Kamis (13/2/2020).

Ia menuturkan kenaikan harga listrik dan gas elpiji yang akan memiliki dampak kepada masyarakat secara langsung harus melalui keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski nantinya menjadi tanggung jawab kementerian teknis. "Tadi kami diingatkan oleh Bapak dan Ibu Menteri kalau segala sesuatu yang berdampak pada masyarakat, apalagi kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan gas harus diputuskan Presiden walau itu kewenangan kementerian teknis," ujar Iskandar Simorangkir.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan pemerintah akan menghentikan subsidi untuk golongan pelanggan rumah tangga mampu (RTM) berdaya 900 Volt Ampere (VA) pada 2020. Hal ini berimbas pada pelanggan harus mengikuti ketentuan penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment) dan berpotensi naik. Adapun untuk tahun ini, Tim Pengendali Inflasi Pusat telah menyepakati beberapa ketentuan dalam pengendalian inflasi, agar sesuai target 3 plus minus 1 persen.

Ketentuan tersebut pertama menyepakati menjaga inflasi volatile food dalam kisaran 4,0±1 persen dengan empat pilar strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K), sejalan dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2019-2021. Implementasi strategi difokuskan untuk menurunkan disparitas harga antar waktu dan antar wilayah.

Kedua meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan penyaluran subsidi tepat sasaran dalam rangka menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Ketiga memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan terakhir, akan memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas.



Sumber: BeritaSatu.com