Big Data Jadi Sistem Monitoring Perpajakan yang Andal

Big Data Jadi Sistem Monitoring Perpajakan yang Andal
Hadi Poernomo (Foto: ist)
Kunradus Aliandu / KUN Jumat, 14 Februari 2020 | 23:47 WIB

Purwakarta - Kesadaran akan fungsi sentral pajak bagi kemajuan Indonesia perlu terus digaungkan diantaranya pengembangan sistem informasi dan monitoring perpajakan yang terintegrasi dan on-line antar unit-unit terkait sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

“Keadilan dan kemakmuran hanya dapat diwujudkan apabila berbagai kecurangan termasuk korupsi dapat diberantas secara sistemik. Kunci dari grand strategy ini terletak pada transparansi. Kendala utama tidak dapat terwujudnya transparansi bersumber pada kerahasiaan,”ungkap Direktur Jenderal Pajak Periode 2001–2006 Hadi Poernomo, Jumat (14/2).

Menurutnya, big data mengintegrasikan secara otomatis (linking by system) data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional, kemudian melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak (WP).

“Mekanisme ini membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi 'terpaksa jujur' secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi,”ujarnya.

Ia mengatakan, perjalanan mewujudkan big data sejak era dia menjadi orang nomor satu di DJP ternyata tidak selalu mulus, walaupun telah terakomodasi dalam Pasal 35A, hakikat big data sebagaimana konsep yang digagasnya belum terwujud sampai saat ini.Menurutnya, keberanian dan political will dari pemerintah untuk melaksanakan Pasal 35A akan berpengaruh besar bagi perwujudan hakikat big data yang sebenarnya, di mana telah diterbitkan PP No.31 tahun 2012.

Big data, lanjut dia, akan menciptakan keterhubungan (integrasi) seluruh data sehingga monitoring perpajakan dapat dilakukan secara utuh dan kecepatan pengolahan data menjadi meningkat sehingga pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena kondisi 'terpaksa jujur' otomatis terwujud secara sistem.

Adapun Direktorat Jendral Pajak diberikan tugas mengumpulkan pendapatan untuk APBN dalam ribuan triliun berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku tanpa dibekali senjata berupa big data, sehingga pegawai pajak adalah pahlawan tanpa senjata.

“Karena itu, peran para konsultan pajak sangat penting untuk membantu pahlawan tanpa senjata untuk meningkatkan penerimaan negara dan mencegah korupsi, dengan memberikan edukasi kepada clientnya bagaimana membuat dan melapor SPT,”ujarnya.



Sumber: PR