Airlangga: Omnibus Law Buka Peluang 7 Juta Lapangan Kerja Baru

Airlangga: Omnibus Law Buka Peluang 7 Juta Lapangan Kerja Baru
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers saat menggelar acara Penjelasan RUU CIPTA KERJA dengan Forum Pemred, Jakarta, Senin 17 Februari 2020. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 18 Februari 2020 | 18:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan salah satu tujuan pembuatan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memberikan kesempatan kerja kepada tujuh juta masyarakat di Indonesia.

Pemerintah Siapkan 42 Peraturan Turunan RUU Cipta Kerja

"Ini untuk memberikan kesempatan kerja kepada tujuh juta masyarakat Indonesia yang belum bisa masuk ke lapangan kerja,” kata Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Serta mendorong peluang usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menyederhanakan pembuatan koperasi usaha.

"Juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong UMKM berusaha dimana disini buat koperasi disederhanakan. Tiga orang bisa buat koperasi. PT bisa satu orang. Jadi buat lebih banyak wiraswasta mandiri,” ujar Airlangga Hartarto.

Dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja, juga akan terjadi perpindahan investasi untuk industri padat karya. Jadi, investor padat karya nanti akan berganti menjadi investor padat modal.

Hasto: PDIP Pelajari RUU Cipta Kerja

Kemudian, jika RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan, maka diprediksikan akan terjadi perpindahan kawasan industri. Hal ini dikarenaka penentuan upah minimin provinsi (UMP) yang tercantum dalam RUU tersebut tidak lagi berdasarkan kebijakan pusat dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Melainkan berdasarkan kebijakan provinsi dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. "Kebijakan di pusat enggak bisa mencerminkan di daerah. Seperti misalnya Jawa Barat bagian utara, daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta, upahnya juga relatif tinggi dari DKI. Sedangkan di Jabar bagian selatan, sebetulnya memerlukan kegiatan ekonomi,” terang Airlangga Hartarto.

Dengan metode perhitungan tersebut, lanjut Airlangga Hartarto, akan memungkinkan dunia usaha akan memindahkan investasi ke provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kecil, sehingga dapat membayar UMP rendah.

"Nah tapi kalau one size fit for all itu selatan bisa enggak tersentuh, sehingga lari ke Jawa Tengah. Apalagi pemerintah keluarkan PP khusus Jateng dan Jatim, sehingga tentu industri padat karya Jabar akan ditinggalkan," tegas Airlangga Hartarto.



Sumber: BeritaSatu.com