Omnibus Law Cipta Kerja Berikan 6 Kemudahan Bagi UMKM

Omnibus Law Cipta Kerja Berikan 6 Kemudahan Bagi UMKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) berbincang dengan Tokoh Pengusaha Tanri Abeng di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (10/2/2020). ( Foto: Ismewa )
Lenny Tristia Tambun / FER Selasa, 18 Februari 2020 | 18:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan dalam meningkatkan pertumbuhan usaha.

Kemkop dan UKM Wacanakan Membentuk BUMR

Dijelaskannya, aturan untuk UMKM di Omnibus Law Cipta Kerja sangat positif. Selain mendapatkan soal kemudahan akses, juga diatur kebijakan proteksi dan afirmasinya. Menurutnya, paling tidak ada enam point kemudahan yang diberikan untuk para pelaku UMKM.

"Paling tidak ada enam poin. Pertama, kemudahan perizinan usaha lebih mudah sekarang. Jadi UMKM izinnya cuma satu. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk semua nanti soal halal, soal sertifikasi registrasi sifatnya. Sebelumnya kan harus bikin PT. Jadi ini kemudahan,” kata Teten Masduki di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Kedua, lanjutnya, akses pembiayaan yang menjadi permasalahan pelaku UMKM selama ini adalah harus ada agunan atau jaminan. Sekarang, kegiatan usaha dapat dijasikan jaminan kredit bank. Termasuk juga memberikan kemudahan menyiapkan laporan keuangan.

"Akses pembiayaan yang jadi masalah UMKM kan jaminan, sekarang kegiatan usaha dapat dijadikan (jaminan) kredit bank,” ujar Teten Masduki.

Teten Berharap BUMN Berdayakan Koperasi Karyawan

Ketiga, pelaku UMKM diberikan kemudahan untuk bermitra dengan perusahaan besar. Karena pada fakta di lapangan, dunia UMKM dapat berkembang jika bermitra dengan perusahaan besar. Karena UMKM bisa masuk dalam rantai pasokan bahan baku manajemen sampai ke pasar jadi.

"Kemudian, keempat, kebijakan afirmasi untuk kepastian penyerapan produksi karena belanja pemerintah harus mengutamakan produk UMKM, termasuk di rest area yang sering disampaikan presiden dimasukkan produk UMKM,” terang Teten Masduki.

Kelima, ada aturan pengelolaan terpadu dan sentralisasi klaster. Ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan fasiltas seperti kawasan ekonomi khusus untuk usaha besar. "Karena banyak kemudahan logistik, fasilitas," jelas Teten Masduki.

Lalu keenam, pembentukan koperasi kalau dulu harus 20 orang, sekarang cukup tiga orang. Meski nanti tahap selanjutnya, koperasi itu harus mengembangkan usaha, terutama koperasi simpan pinjam.

"Karena kalau koperasi simpan pinjam meminjamkan ke bukan anggota bisa menjadi rentenir. Juga operasionalnya, misalnya rapat anggota sekarang harus kopi darat, nanti bisa online, digital. Jadi bagi UMKM, enam poin yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan UMKM,” tukas Teten Masduki.



Sumber: BeritaSatu.com