Mufti Anam Sarankan Wamen Tak Jabat Komisaris BUMN

Mufti Anam Sarankan Wamen Tak Jabat Komisaris BUMN
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 18 Februari 2020 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri (Wamen) BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, diangkat sebagai komisaris utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Bank BRI Tebar Dividen 60% Sebesar Rp 20,6 Triliun

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyarankan agar Tiko, sapaan akrab Kartika, maupun Wamen BUMN lainnya, yaitu Budi Gunadi Sadikin, untuk tidak merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.

"Saya tetap menyarankan, lebih baik wamen BUMN tidak menjadi komisaris BUMN. Karena jabatan wamen dan komisaris sama-sama beratnya. Jika Pak Wamen bisa fokus sebagai wamen tanpa dibebani tugas sebagai komisaris, pasti akan menjadi tim yang dahsyat di bawah komando Pak Erick Thohir untuk membawa terbang BUMN ke kancah dunia," ujar Mufti Anam.

Seperti diketahui, Budi Gunadi Sadikin adalah Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), sedangkan Kartika adalah Komisaris Utama BRI. Sebelum menjabat Komut BRI, Tiko juga Komut PT Bank Mandiri Tbk.

Mufti mengatakan, tugas wamen dan komisaris sama-sama berat. Budi Gunadi sebagai wamen BUMN I membina BUMN sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.

Wamen BUMN Sebut Saham Asabri Alami Kerugian

Adapun Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo membina BUMN sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan. Jika ditotal, Budi dan Tiko membina ratusan BUMN.

"Saya tidak bisa membayangkan pusingnya Pak Budi dan Pak Tiko. Beliau membina begitu banyak BUMN, kemudian mengoordinasikan internal kementerian, belum lagi tugas-tugas insidentil yang relevan, masih juga harus disibukkan sebagai komisaris di BUMN raksasa semacam Pertamina dan BRI,” ujar Mufti Anam.

Politisi PDIP ini menyebutkan, jabatan wamen dan komisaris BUMN mengandung konsekuensi yang tidak ringan, khususnya dalam hal tanggung jawab publik untuk mengoptimalkan sumberdaya negara bagi kesejahteraan rakyat.

"BRI itu asetnya Rp1.400 triliun. Pertamina hampir Rp900 triliun. Tentu butuh fokus dari beliau berdua sebagai komisaris untuk mengawasi direksi. Padahal, Pak Budi dan Pak Tiko juga dibebani tanggung jawab mulia nan berat sebagai wamen BUMN. Bagaimana bisa mengatur pelaksanaan tugasnya dengan optimal?" ujar Mufti Anam.

Dia menambahkan, dikhawatirkan pula terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas keduanya. Meski sama-sama dalam lingkup BUMN, tetapi antar-BUMN tetap entitas usaha mandiri yang setiap aktivitasnya wajib dipertanggungjawabkan.

"Tugas wamen kan antara lain membantu menteri dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya, Pertamina atau BRI ada masalah bisnis dengan BUMN lain, bagaimana kemudian beliau berdua memberi saran rekomendasi ke Pak Erick?" tanya Mufti Anam.



Sumber: BeritaSatu.com