Pengusaha Minta Tata Niaga Bawang Putih Dibenahi

Pengusaha Minta Tata Niaga Bawang Putih Dibenahi
Ilustrasi bawang putih. ( Foto: Antara / Ampelsa )
/ WBP Kamis, 20 Februari 2020 | 16:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) berharap pemerintah mengatasi carut marut masalah bawang putih, sehingga harga komoditas ini masih tinggi di pasar tradisional akibat kelangkaan.

“Kami minta Pak Jokowi turun langsung ke pasar, bagaimana semua ibu-ibu sudah teriak harga bawang putih naiknya dua kali lipat di atas Rp 50.000 per kilogramnya,” ujar perwakilan PPBN, Mulyadi, Kamis (20/2/2020).

PPBN mengharapkan Presiden Joko Widodo mengambil beberapa langkah membenahi tata niaga bawang putih misalnya, menghapus Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), yang memproteksi impor bawang putih dengan wajib tanam 5 persen dari kuota impor. Kedua, menegaskan adanya kepastian waktu terbitnya RIPH. "Jangan setelah harga bawang naik, izin RIPH baru diterbitkan," kata Mulyadi.

Mengenai sudah diterbitkannya RIPH, Mulyadi juga mempertanyakan Kemtan kenapa hanya untuk 10 importir saja. Padahal ada 100 lebih importir yang telah melakukan wajib tanam bawang dan sudah mengajukan aplikasi permohonan sejak November 2019. Namun hingga kini belum ada yang diberikan RIPH. Sebaliknya, RIPH diberikan sebagian pada perusahaan baru belum pernah mengimpor bawang putih.

Sebanyak 10 importir yang telah menerima RIPH dari Kemtan menurut Mulyadi diduga bermasalah. Sebab di antaranya ada yang beralamat fiktif, ada yang di dalam mall dan beberapa gudangnya tidak jelas.

Dikatakannya, sejak Kemtan memproteksi impor bawang putih, pasar di dalam negeri tidak ada kestabilan, harga bawang putih sangat fluktuatif. “Jangan atas nama swasembada, hanya mengandalkan hasil tanam bawang putih dari petani lantas masyarakat luas dikorbankan, sebab impor ditutup dan terjadi kelangkaan bawang putih di masyarakat,” kata wakil PPBN ini.

Mulyadi menyarankan sebelum beralih program pada swasembada bawang putih, sebaiknya Kemtan penuhi dulu program RENSTRA 2015-2019 tentang swasembada padi, kedelai, jagung dan gula yang impornya masih tinggi. “Biarkan RIPH bawang putih dibuka lebar-lebar diberikan ke semua importir, jangan pilih kasih,” kata Mulyadi

Sebelumnya anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar Alien Mus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mentan pada Senin (17/2/2020) mempertanyakan dasar 13 importir diberikan RIPH. Pasalnya, sebagian dari para importir tersebut fiktif alamatnya, tidak memiliki gudang dan banyak sebagai perusahaan baru.



Sumber: BeritaSatu.com