Terobosan Pemerintah Percepat Proses Perizinan dalam RUU Cipta Kerja

Terobosan Pemerintah Percepat Proses Perizinan dalam RUU Cipta Kerja
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Jakarta, 17 Feb. 2020. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Herman / MPA Jumat, 21 Februari 2020 | 15:44 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia saat ini tengah mengalami hiper-regulasi atau obesitas regulasi. Totalnya ada sekitar 43.500 peraturan di semua level, mulai dari Peraturan Pusat hingga Peraturan Daerah. Hiper-regulasi ini akhirnya membuat proses perizinan menjadi lebih lama dan menyulitkan, sehingga kerap menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia (easy of doing business) saat ini juga masih tertahan di peringkat 73.

Untuk itu, pemerintah menginisiasi lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law. Dari 79 UU dan 1.203 pasal yang disederhanakan melalui omnibus law Cipta Kerja, mayoritasnya terkait kemudahan perizinan dan berusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan akan mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan berusaha. Hal ini juga akan membuka kesempatan munculnya pengusaha-pengusaha baru yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja.

Perizinan Berbasis Risiko
Untuk perizinan sektor, RUU Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko.

"RUU Cipta Kerja memberi kemudahan terkait perizinan dan juga kemudahaan berusaha. Pola pendekatan perizinan berusaha ini dilakukan berbasis risiko," kata Menko Airlangga saat menjadi pembicara di acara CEO Power Breaksast yang digelar BeritaSatu Media Holdings, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Melalui pendekatan ini, lanjut Airlangga, perizinan hanya dilakukan untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Yang dimaksud kegiatan usaha risiko tinggi adalah yang berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta kegiatan pengolahan sumber daya alam. Sementara itu untuk kegiatan usaha risiko menengah menggunakan standar, dan kegiatan usaha risiko rendah cukup melalui pendaftaran.

Kemudian terkait perizinan di bidang konstruksi, Airlanga menjelaskan nantinya pemerintah akan membuat Standar Teknis Bangunan Gedung. Pada saat standar itu diberlakukan, bagi perusahaan yang ingin membangun gedung sesuai dengan standar tersebut, maka tidak perlu lagi meminta izin dan hanya perlu dilakukan verifikasi. “Tetapi bila bangunan gedung atau pabriknya kompleks dan berisiko tinggi, misalnya puluhan lantai, itu tetap perlu perizinan,” sambungnya.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), melainkan hanya mendudukkan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko.

Perihal Amdal, dalam RUU Cipta Kerja diatur bahwa bagi usaha dengan resiko rendah cukup dengan menyatakan persetujuan akan memenuhi persyaratan atau compliance based.

"Sebagai contoh misalnya sudah ada kawasan industri untuk industri menengah, dan industri menengah itu sudah sesuai dengan apa yang dibuat di dalam master plan Amdal kawasan tersebut. Pada saat dia mendirikan industrinya dan Amdal-nya sesuai, kemudian dia juga membuat compliance bahwa limbah yang dikeluarkan sudah sesuai, maka ini cukup check list pernyataan saja. Tetapi kalau misalnya dia membuat industri yang berbeda dengan risiko tinggi seperti Pertrokimia, ya perlu Amdal," terang Airlangga.

Pemberdayaan UMKM
Kemudahan lainnya yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja adalah proses pembentukan perseroan terbatas (PT) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan begitu UMK bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan juga akses ke pasar yang lebih luas, misalnya pasar ekspor.

"Di dalam omnibus law, usaha kecil dan menengah diberi kemudahan terkait pembentukan badan usaha, baik itu yang namanya PT maupun koperasi. PT bisa dibentuk oleh satu orang dan modalnya boleh lebih kecil dari Rp 50 juta. Kemudian untuk membuat koperasi juga dimudahkan, boleh tiga orang untuk mendirikan koperasi. Kalau dulu kan pembentukannya menyulitkan, sehingga banyak yang akhirnya tidak memilih menjadi PT atau Koperasi dan membentuk Kelompok Usaha Bersama. Tetapi kesulitan juga perbankan untuk memberikan akses keuangan kalau dia bukan legal entity, sehingga ini semua dipermudah,” terang Airlangga.

Di dalam omnibus law diatur pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan tunggal, di mana perizinan tunggal sekaligus sebagai pemenuhan izin edar, jaminan produk halal, sertifikat pangan, serta Hak Kekayaan Intelektual.

"Untuk Usaha Kecil dan Mikro, rezimnya adalah pendaftaran yang dapat dilakukan langsung di sistem yang disediakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Fasilitator pendaftaran juga tidak hanya notaris. Khusus untuk usaha kecil dan menengah, perbankan yang memberikan KUR juga bisa membantu melakukan pendaftaran perizinan. Ini beberapa kemudahan yang diberikan, termasuk juga dalam hal sertifikasi halal, pemerintah yang biayai. Jadi mereka biayanya nol untuk mendapatkan sertifikasi halal,” imbuhnya.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan lahan jika tanah pemerintah maupun BUMN digunakan untuk kegiatan ekonomi. “Izinnya akan diurus oleh pemerintah, sehingga para investor dan pengusaha tinggal menjalankan investasinya,” tutur Airlangga.

Terkait perizinan, Airlangga menyatakan bahwa perizinan tetap ada di daerah masing-masing. Pihaknya juga berharap semua Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat menjalankan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga untuk mengurus perizinan di setiap daerah terstandarisasi.

Ditambahkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, RUU Cipta Kerja juga akan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menjalankan sistem layanan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat, salah satunya OSS yang saat ini belum diterapkan di semua daerah. Susiwijono juga menegaskan bahwa kewenangan tetap ada di Pemerintah Daerah. Yang diatur adalah standar service-level agreement agar ada standar yang jelas di seluruh daerah.

Susiwijono mengatakan Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Cipta Kerja yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Tujuannya adalah agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” ujar Susiwijono.

Draf RUU Cipta Kerja akan dibahas dalam waktu dekat setelah pembacaan Surat Presiden (Surpres) pada saat Sidang Paripurna oleh Pimpinan DPR. Pemerintah saat ini juga tengah menyiapkan sebanyak 42 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi regulasi turunan dari RUU tersebut.

 



Sumber: BeritaSatu.com