Indef: Status 'Negara Maju' Berpotensi Rugikan Indonesia

Indef: Status 'Negara Maju' Berpotensi Rugikan Indonesia
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menggelar diskusi media, di Jakarta, 6 Februari 2020 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Kamis, 27 Februari 2020 | 19:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai, pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada pihak Amerika Serikat (AS) perihal dikeluarkannya Indonesia sebagai anggota negara berkembang dalam prinsip hukum Countervailing Duty (CVD) pada 10 Februari 2020 lalu.

Baca: Ekonomi Indonesia Mengarah ke Sektor Jasa

Pasalnya implikasi yang ditimbulkan dari keputusan AS ini cukup besar bagi Indonesia, baik bagi eksportir, industri dalam negeri, maupun tenaga kerja yang terkait dengan industri produk-produk yang diekspor ke AS.

Pemerintah Indonesia juga bisa melakukan kerja sama dengan negara Brasil, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Argentina dan Afrika Selatan yang juga dicoret sebagai anggota negara berkembang untuk memprotes status baru tersebut dalam persidangan WTO.

Pemerintah, juga perlunya mendorong fair trade dalam persidangan WTO, sehingga terdapat keadilan bagi Indonesia sebagai negara berkembang berhadapan dengan negara-negara lainnya, khususnya negara maju.

"Pemerintah sebaiknya mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang dan bukan sebagai negara maju, guna mendapatkan akses dalam WTO untuk tujuan perjanjian Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Negara Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kirgistan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina telah berhasil mendapatkan pengakuan tersebut,” kata Tauhid Ahmad, di acara diskusi yang digelar Indef di ITS Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Baca: Daya Saing Produk Indonesia Harus Ditingkatkan

Jika dilihat dari berbagai indikator, Tauhid mengatakan, status Indonesia sebetulnya masih kategori negara berkembang. Tauhid juga menilai AS telah salah kaprah dalam menilai Indonesia sebagai negara maju.

Salah satu indikator penilaian AS adalah Indonesia dianggap sudah memiliki share ekspor lebih dari 0,5 persen di dunia serta keanggotaannya di G 20. Hal ini dibenarkan bahwa share ekspor Indonesia pada 2018 memang mencapai 0,9 persen terhadap total ekspor dunia.

Namun, menurutnya, ini tidak cukup untuk menjadikan Indonesia dinilai sebagai negara maju karena tidak didukung oleh indikator lain, seperti GNI per kapita serta indikator kesejahteraan lainnya.

"Meski share ekspor Indonesia mencapai 0,9 persen dari ekspor dunia, namun peringkat ekspor Indonesia pada 2018 melorot ke posisi 29 dunia. Lebih dari itu, Indonesia merupakan anggota negara G 20 yang ekspornya paling kecil bersama dengan Turki. Selain itu, peranan ekspor bagi Indonesia juga tidak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan ekspor terhadap PDB Indonesia baru mencapai kisaran 20 persen hingga 25 persen terhadap PDB,” paparnya.

Baca: Pemerintah Masih Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,3%

Akibat keputusan AS ini, Tauhid menyampaikan, implikasi dari hukum CVD yang sebelumnya mendapatkan keringanan penyediaan subsidi hingga 2 persen dan volume standar impor yang diabaikan akan dihapuskan. Dampaknya adalah pihak US Trade Representative (USTR) akan melakukan penyelidikan atas berbagai produk impor Indonesia, serta akan melakukan tindakan balasan yang akan ditentukan kemudian.

"Apabila pihak USTR Amerika Serikat akan melanjutkan penyelidikan terhadap beragam produk impor dari Indonesia, ini akan menyebabkan hambatan perdagangan melalui kenaikan bea impor AS menjadi lebih tinggi. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa ke depan produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS karena pengenaan tarif," papar Tauhid.



Sumber: BeritaSatu.com