Omnibus Law, APBMI Jatim Tolak Penghapusan Izin Khusus

Omnibus Law, APBMI Jatim Tolak Penghapusan Izin Khusus
Ketua Umum DPW APBMI Jatim Kody Lamahayu Fredy (tengah), Sekretaris DPW APBMI Jatim Endang Miyansih dan Wakil Ketua Umum DPW APBMI Jatim Haryono di sela rapat pengurus DPW APBMI Jatim di Surabaya, Jumat (28/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Indah Handayani )
Amrozi Amenan / FER Jumat, 28 Februari 2020 | 20:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan bongkar muat (PBM) di Jawa Timur yang bernaung dalam organisasi DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Timur menyatakan keberatannya dan menolak rencana perubahan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran di dalam RUU Omnibus Law, karena dinilai akan mengancam keberadaan mereka.

Baca: APBMI Keluhkan Monopoli Bongkar Muat Pelabuhan

"Kami keberatan dan menolak ada pasal yang melindungi keberadaan kami di seluruh pelabuhan di Indonesia yang akan dihapuskan dan itu akan mengancam keberadaan kami. Anehnya, untuk rencana penghapusan pasal itu kami sama sekali tidak dilibatkan," kata Ketua Umum DPW APBMI Jatim, Kody Lamahayu Fredy, di Surabaya, Jumat (28/2/2020).

Kody menyatakan keberadaan PBM anggota APBMI adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mandiri dan sudah eksis sejak 1988 dan tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, APBMI DPW Jatim akan segera melayangkan surat keberatan kepada pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) dan meminta dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law.

"Apabila kami mau dimatikan dan keberataan kami ini tidak ditanggapi, kami pasti akan unjuk rasa, kami akan datang ke DPR dan kami akan membawa semua karyawan dan keluarga kami ke Jakarta dari seluruh penjuru Indonesia," kata Kody.

Sementara Sekretaris DPW APBMI Jatim, Endang Miyansih, menambahkan, pasal yang akan dihilangan itu adalah pasal 91. Di dalam pasal tersebut, setiap pekerjaan bongkar muat atau pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan kepelabuhanan harus memiliki izin khusus.

Baca: Arus Peti Kemas Transhipment di Tanjung Perak Melonjak

"Nah, kemudian soal izin di pasal itu menjadi hilang sehingga BUP-BUP bisa mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di pelabuhan tanpa harus mengurus izin masing-masing," jelas Endang.

Endang melanjutkan, jika pasal 91 yang melindungi keberadaan anggota APBMI itu dihilangkan dan mereka tidak diajak berdiskusi, maka keberadaan mereka juga akan terancam hilang.

"Itu yang kami persoalkan. Kenapa dalam pembahasan RUU Omnibus Law ini kami tidak diajak berdiskusi, padahal dulu waktu pembahasan RUU Pelayaran kita diajak," tegas Endang.

"Kalau tanpa izin khusus, nanti sopir aja bisa melakukan bongkar muat dong. Semua boleh melakukan seluruh kegiatan yang ada di pelabuhan. Harusnya izin khusus itu tetap ada," timpal Kody.

Menurut Kody, anggota APBMI di Jatim sebanyak 145 PBM. Saat ini dengan tergerusnya pekerjaaan mereka karena sebagian besar pekerjaan mereka sudah diambil oleh BUP, saat ini yang aktif beroperasi tinggal 50 PBM, sebanyak 45 PBM bersiap-siap untuk bangkrut.

"Kalau pasal yang menaungi kami ini dihapus dan pekerjaaan kami juga habis, maka habis pula PBM yang tersisa sekarang. Karena itu kami minta kami dilibatkan dalam pembahasan RUU Omnibus Law yang menyangkut kepentingan kami ini,” pungkas Kody.

 



Sumber: BeritaSatu.com