Chevron Diminta Patuhi Aturan Menteri ESDM di Blok Rokan

Chevron Diminta Patuhi Aturan Menteri ESDM di Blok Rokan
Pertamina resmi kuasai Blok Rokan (Foto: istimewa / Istimewa)
Asni Ovier / AO Kamis, 12 Maret 2020 | 07:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Chevron diminta untuk mematuhi aturan yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pengelolaan Blok Rokan di Riau. Energi Watch Indonesia (EWI) mengatakan, Chevron sengaja tidak berinvestasi pengeboran di Blok Rokan, sehingga diduga berkontribusi terhadap penurunan angka produksi yang signifikan dan merugikan negara.

“SKK Migas harus memberi sanksi, karena Chevron diduga tidak melaksanakan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 dan perubahannya sehingga laju produksi Blok Rokan terus merosot,” kata Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/3/2020).

Menurut Ferdinand, keengganan Chevron berinvestasi pengeboran membuat produksi minyak di Blok Rokan terus merosot. Penurunan angka laju produksi tersebut cukup signifikan dan sangat berpengaruh terhadap target lifting pemerintah dalam APBN. Kondisi tersebut, lanjutnya, secara kasat mata sangat merugikan keuangan negara karena pendapatan negara akan menurun.

Faktor kesengajaan tersebut, menurut Ferdinand, diduga merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2017, misalnya, mengatakan bahwa kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi minyak dan gas bumi sampai berakhirnya kontrak kerja sama.

Sementara, ayat 2 menyebutkan, dalam rangka menjaga tingkat produksi sebagaimana dimaksud ayat 1, kontraktor wajib melakukan investasi di wilayah kerja. Semua biaya investasi tersebut akan diganti oleh pemerintah melalui mekanisme cost recovery. “Chevron diduga tidak patuh terhadap ketentuan dan mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi negara,” tegas Ferdinand.

Ketidakpatuhan itu membuat laju produksi Blok Rokan terus merosot. Bahkan, lanjutnya, produksi diperkirakan bisa menyentuh angka sekitar 160.000 barel per hari dari rata-rata sebelumnya 220.000 hingga 230.000 barel per hari.

Ketidakpatuhan terhadap aturan itu, menurut Ferdinand, bisa diganjar denda. Pasalnya, Chevron dengan sengaja tidak mau melakukan investasi dan tidak mau menjaga laju produksi. “Saya pikir sangat terbuka peluangnya untuk menuntut Chevron secara hukum,” kata dia.

Dalam konteks itu, Ferdinand meminta ketegasan SKK Migas untuk menjaga kehormatan negara sebagai pemilik sah sumber daya alam di Blok Rokan. Sebagai bangsa, lanjut dia, Indonesia tidak boleh didikte. SKK Migas harus tegas dan memberi sanksi kepada pihak yang tidak patuh terhadap aturan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibuat melalui UU, PP, dan Permen. “Tidak boleh ada perusahaan asing yang melecehkan aturan yang dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.



Sumber: BeritaSatu.com