Pekerja Sektor Industri Kreatif Butuh Aturan Ketenagakerjaan yang Lebih Luwes

Pekerja Sektor Industri Kreatif Butuh Aturan Ketenagakerjaan yang Lebih Luwes
Seminar bertema “RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Prospeknya bagi Content Creator dan Pekerja Sektor Kreatif” yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 12 Maret 2020 | 19:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Industri kreatif menjadi salah satu primadona baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menyumbang devisa, sektor industri itu kini tumbuh menjadi andalan baru bagi para pekerja yang mengandalkan diri dan keluarganya, dari industri yang nilai kreativitas yang mereka buat dan ciptakan.

Sayang, aturan regulasi sektor ini masih kaku, belum mengakomodasi keluwesan dalam bekerja pada sektor yang banyak dimotori para anak muda ini. Hal itu kesimpulan dari seminar terbuka bertema “RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Prospeknya bagi Content Creator dan Pekerja Sektor Kreatif” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Tenaga Kerja, Agatha Widianawati, yang menjadi salah satu pembicara, mengatakan, revisi UU Tenaga Kerja dengan omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan menutupi banyak celah untuk kepentingan mereka yang bekerja di sektor kreatif, seperti fleksibilitas waktu kerja, yang tidak perlu harus mingguan tetapi dalam jam.

Selain itu, RUU tersebut juga menyebutkan adanya proteksi bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga paruh waktu yang banyak dituntut sektor kreatif jika terjadi kecelakaan kerja. "Bahkan, dalam RUU tersebut juga disebutkan adanya kompensasi bagi karyawan kontrak, jika mereka selesai masa kontraknya dan belum mendapatkan pekerjaan lagi," kata Agatha.

Seorang content creator, Edy Budsyarso mengatakan, tren anak muda sekarang tidak ingin bekerja di satu tempat tertentu dalam waktu lama serta pekerjaan yang sama atau dengan orang-orang yang sama. "Mereka ingin lebih banyak kebebasan menyelesaikan pekerjaan di mana saja, terlibat dalam proyek yang berbeda atau bertemu dengan orang-orang yang berbeda pula," kata Edy.

Menurut Edy, pada kelompok anak muda seperti itu, yang banyak terdapat di sektor kreatif, memang aturan ketenagakerjaan yang lama dianggap kurang luwes untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka.

Sementara itu, dari perspektif yang berbeda, praktisi komunikasi Rahmat Edi Irawan lebih menyoroti proses komunikasi yang memang beum tuntas dilakukan semua pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Indonesia menyangkut rencana pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR. Akibatnya, pemahaman terhadap RUU ini masih sepotong-potong, tidak utuh, dan tidak tuntas.

"Ada hal positif dari isi RUU ini yang justru tidak terlihat atau kurang mengemuka, karena masing-masing pihak belum melakukan dialog yang tuntas," kata Rahmat.

Rahmat menyatakan, ada baiknya semua pihak tidak membangun tembok ketika akan berdialog untuk merumuskan hal terbaik untuk RUU Cipa Kerja ini. Justru saat ini RUU tersebut memerlukan masukan kritis dari berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk yang bergerak di sektor kreatif.



Sumber: BeritaSatu.com