Palapa Ring Dinilai Belum Bisa Diandalkan

Palapa Ring Dinilai Belum Bisa Diandalkan
Forum Jurnalis Telekomunikasi menggelar diskusi dengan tema "Tol Langit : Peluang dan Tantangan Mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal", di Jakarta, 12 Maret 2020 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Kamis, 12 Maret 2020 | 20:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Telekomunikasi, Nonot Harsono, menilai akses komunikasi atau internet hingga saat ini masih menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia.

"Meskipun proyek Palapa Ring telah tuntas, saya melihat belum ada kemajuan yang signifikan dalam upaya terwujudnya Merdeka Sinyal seperti yang diharapkan pemerintah," ujar Nonot Harsono, acara diskusi Forum Jurnalis Telekomunikasi dengan tema 'Tol Langit : Peluang dan Tantangan Mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal' di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca: Pemangku Kepentingan Sepakat Bangun Ekosistem 5G

Menurut Nonot, Palapa Ring merupakan ruas jaringan backbone, di mana untuk dapat dinikmati masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang dilintasinya masih memerlukan ruas jaringan distribusi/backhaul dan ruas jaringan akses, baik yang memakai kabel fiber optik maupun yang menggunakan radio link berbasis teknologi seluler atau WiFi.

Nonot menjelaskan, wilayah di sepanjang gelaran Palapa Ring merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah universal service obligation (USO), yakni wilayah yang di dalam Undang-undang (UU) Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan sebagai wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan bagi operator.

Karenanya, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25 persen gross revenue dari semua penyelenggara telekomunikasi (jaringan dan jasa). Dana USO telekomunikasi ini dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang dibentuk oleh Kementerian komunikasi dan informatika.

Nonot menilai, model bisnis yang dikembangkan BAKTI dalam menggelar jaringan di wilayah USO belakangan ini dinilai terkesan melenceng dari tujuan dipungutnya iuran gotong-royong dan prinsip dasar USO.

Baca: Proyek USO Perlu Dievaluasi Kembali

Dalam skema yang diterapkan BAKTI, misalnya untuk penggelaran jaringan Palapa Ring, ada satu pihak yang dijamin untung, sementara itu para penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi belum tentu beruntung membangun atau menyediakan jasa layanan di wilayah USO.

Bahkan dalam situasi yang belum tentu untung atau cenderung akan merugi, masih terus diwajibkan memberikan iuran kontribusi USO untuk membiayai model public private partnership (PPP).

"Untuk Palapa Ring maupun satelit, desainya harus dilengkapi end to end. Tidak boleh seperti operator telekomunikasi yang menggelar jaringan, padahal itu baru backbone-nya saja. Harus dari ujung ke ujung di desain, kemudian dijadwal kapan selesainya. Lalu bagi tugas, jangan hanya backbone lalu para operator disuruh rebutan. Nanti malah saling nunggu semuanya,” kata Nonot

Menurut Nonot, BAKTI juga harus kembali pada tugas utamanya sesuai dengan filosofi USO, yakni mengharmonisasi peran dari para operator telekomunikasi. Perlu ditegaskan bahwa peran BAKTI adalah sebagai pelaksana USO, mengkoordinasi pelaksanaan program USO oleh para penyelenggara telekomunikasi, dan jangan berperilaku serupa operator.

Baca: Operator Diminta Bangun Infrastruktur Telko di 5 Bali Baru

Skema PPP atau kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) di wilayah USO, menurutnya juga perlu ditinjau kembali, karena yang menanggung profit investor adalah penyelenggara telekomunikasi dengan iuran USO dan kemungkinan akan membebani APBN.

Terkait rencana pemerintah untuk membangun Satelit Satria, menurut Nonot, inisiatif ini juga perlu ditunda dan dievaluasi terlebih dahulu, baik dari sisi utilisasi maupun rencana pemakaiannya. Pemerintah disarankan untuk memaksimalkan pemanfaatan Palapa Ring yang saat ini utilisasinya masih rendah.

"Satelit Satria ini harus ada planning desainnya, harus ada nama desanya dan kecamatannya (yang membutuhkan), supaya jelas urgensinya itu seperti apa,” tegas Nonot.



Sumber: BeritaSatu.com