Dampak Corona, Pemerintah Perlu Waspadai Potensi Resesi Ekonomi

Dampak Corona, Pemerintah Perlu Waspadai Potensi Resesi Ekonomi
Petugas medis melakukan penanganan pasien corona. ( Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc )
Herman / IDS Minggu, 22 Maret 2020 | 12:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyebaran virus corona atau Covid-19 sudah semakin meluas di Indonesia. Tak hanya mengancam manusia, dampak dari virus ini juga turut mengancam perekonomian Indonesia. Nilai tukar Rupiah bahkan sempat menyentuh angka Rp 16.000/USD, begitu juga dengan IHSG yang anjlok hingga 5%.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus jika pemerintah tidak mampu menahan laju penyebaran virus corona. Karenanya, pemerintah perlu mewaspadai ancaman terjadinya resesi ekonomi di tengah mewabahnya Covid-19.

“Dampak virus corona ini tidak hanya membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap USD, tetapi juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa minus jika tidak ada langkah strategis mengatasi virus corona. Sebab kegiatan ekspor-impor terganggu, begitu juga dengan investasi,” kata Esther kepada Beritasatu, Minggu (22/3/2020).

Konsumsi rumah tangga menurutnya juga akan terganggu akibat distribusi barang dan logistik yang tidak lancar. Padahal, konsumsi rumah tangga saat ini masih menjadi komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) terbesar.

Esther juga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia sangat vulnerable atau rentan, sehingga memungkinkan untuk terjadinya resesi. Apalagi dalam upaya penanganan corona di Indonesia, Esther melihat pengeluaran pemerintah belum dialokasikan dengan tepat.

Ekonom senior Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini juga menyampaikan, dalam keadaan seperti saat ini tidak perlu lagi menghitung-hitung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya saat ini kita tengah menghadapi bencana kesehatan global dan juga bencana ekonomi nasional.

“Sudah jelas ini adalah bencana kesehatan global dan bencana ekonomi nasional. Sumber daya negara yang ada, dalam hal ini APBN dan APBD harus difokuskan pada masalah ini. Pengeluaran yang tidak efisien harus dipotong. Bagaimana selanjutnya? Kita hidup dalam krisis. Harus siap dengan kondisi tersebut. Bersyukur jika pemerintah tegas dan efisien, sehingga bencana ini cepat berlalu,” kata Prof Didik.

Memberikan stimulus kepada dunia usaha untuk meminimalisir dampak korona memang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi Prof Didik juga mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan pendapatan negara untuk mengatasi ancaman corona.

“Memberi stimulasi kepada dunia usaha, terbatas saja, jangan jor-joran sehingga negara tetap mempunya pendapatan yang cukup untuk bencana ini. Sekarang tidak usah mikir pertumbuhan ekonomi, kalau dalam sepak bola jangan mikir goal tapi mikir bertahan. Kita mikir bertahan di mana rakyat bawah menjadi korban yang paling riskan,” ujar Prof Didik.

Sementara itu menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan, melemahnya Rupiah dan turunnya IHSG beberapa waktu belakangan ini memang berkaitan dengan perlambatan ekonomi global yang salah satu faktor utamanya ialah pandemi corona. Beberapa negara lain seperti Hong Kong, Tiongkok, Singapura, Taiwan, Malaysia, Korea, India dan Jepang juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS dengan pergerakan yang bervariasi. Bursa saham pun memiliki tren yang cenderung sama. Sehingga memang keadaan saat ini di Indonesia tidak terlepas dari keadaan global.

Namun menurut Pingkan, masih terlalu dini untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus, apalagi jika melihat perkembangan saat ini yang sangat dinamis.

“Setelah menyentuh Rp 16.000, Rupiah kembali menguat ke level Rp 15.700-an. Belum lagi dengan respons dari pemerintah yang cukup tanggap dengan rencana pemberian paket stimulus jilid III dan juga Rapat Dewan Gubernur BI yang memutuskan penurunan kembali suku bunga acuan ke level 4,50%. Namun memang sepatutnya pemerintah terus memperhatikan dinamika global dan mengantisipasi resesi di tengah kondisi seperti ini. Apalagi kita sudah mendekati bulan puasa, sehingga pasokan bahan pangan dan kebutuhan pokok perlu diperhatikan ketersediaan dan juga keterjangkauannya juga,” ujar Pingkan.

Langkah yang telah diambil Pemerintah untuk meminimalisir dampak corona menurutnya patut diapresiasi. Terlebih beberapa waktu terakhir sudah ada Gugus Tugas untuk corona, pemerintah memberikan informasi mengenai perkembangan kasus corona secara berkala, pelaksanaan dari Kartu Prakerja yang dipercepat, relokasi anggaran, serta mulai melakukan rapid test untuk mendeteksi corona.

“Walaupun demikian, harmonisasi antara K/L terkait dan juga antara pusat dan daerah harus terus dioptimalkan dan dijaga agar kebijakan yang dihasilkan pun komprehensif dan menyasar inti permasalahan. Masyarakat justru membutuhkan keterbukaan informasi dan juga penanganan kasus yang cepat tanggap dan profesional. Selain dari segi ekonomi, menurut saya kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan korona ini juga perlu difokuskan pada tenaga medis yang membantu di lapangan. Mereka juga perlu didukung oleh peralatan dan kelengkapan medis yang memadai. Mungkin untuk hal ini pemerintah perlu perhatian extra,” ujar Pingkan.



Sumber: BeritaSatu.com