Pengusaha Bisa Dapat Kredit Khusus dari Pemerintah Asalkan Tidak PHK Karyawan

Pengusaha Bisa Dapat Kredit Khusus dari Pemerintah Asalkan Tidak PHK Karyawan
Ilustrasi obligasi (surat utang) (Foto: Istimewa)
Dina Manafe / IDS Kamis, 26 Maret 2020 | 13:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan atau recovery bonds untuk membantu kelangsungan dunia usaha di tengah wabah virus corona (Covid-19). Dana dari penerbitan surat uang itu akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga seringan mungkin. Diharapkan, pengusaha bisa mendapatkan kredit khusus untuk membangkitkan kembali usahanya.

Namun untuk bisa mendapatkan kredit khusus ini, pengusaha harus memenuhi syarat utama, yaitu tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Apabila melakukan PHK, pengusaha tersebut harus tetap mempertahankan 90% karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang.

Menurut Sekretaris Kemko Perekonomian, Susiwijono, ini adalah skenario agar sektor bisnis tidak terdampak dari pandemi Covid-19. Surat utang pemulihan tersebut nantinya diterbitkan untuk Bank Indonesia atau bagi sektor swasta yang masih memiliki likuiditas.

“Pemerintah sedang menjajaki untuk mengeluarkan surat utang baru atau bonds, kira-kira namanya recovery bonds,” kata dalam konferensi pers secara daring dari Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Terkait landasan hukum penerbitan recovery bonds ini, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Ini ada perubahan peraturan, karena ada keterbatasan BI yang hanya boleh membeli surat utang dari pasar sekunder,” katanya.

Di samping itu, demi menjaga kestabilan sekotor ekonomi, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lainnya untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek. Pemerintah akan memperbesar dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bantuan sosial yang besarnya masing-masing Rp 1 juta, plus insentif Rp 1 juta selama empat bulan. Jadi totalnya adalah Rp 5 juta per orang.

Bagi para pekerja nonformal, pemerintah juga telah menyiapkan kartu prakerja yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas maupun skill para pekerja.



Sumber: BeritaSatu.com