Berbalik, LPS Kini Berencana Naikkan Nilai Penjaminan Simpanan

Berbalik, LPS Kini Berencana Naikkan Nilai Penjaminan Simpanan
Petugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan proses likuidasi BPR Sekar, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (17/3/2020). Paska dicabutnya izin usaha BPR Sekar, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan guna menetapkan simpanan yang layak bayar dan akan diselesaikan paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha yakni 6 Agustus 2020. (Foto: BeritaSatu Photo / lps)
Lona Olavia / EHD Rabu, 1 April 2020 | 13:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengusulkan untuk menaikkan nilai penjaminan simpanannya kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Hal itu akibat pandemi covd-19 yang sudah mengganggu kinerja perekonomian seluruh dunia, hingga dikhawatirkan bisa menggangu kepercayaan nasabah ke jasa keuangan. Padahal, awal tahun ini LPS punya rencana untuk menurunkan nilai pinjamannya.

Saat ini, nilai maksimum penjaminan LPS sebesar Rp 2 miliar dan mulai diberlakukan sejak 2008 via PP 66/2008. Beleid ini dikeluarkan guna mengantisipasi krisis keuangan yang mengancam tanah air. Sebelum itu, simpanan yang dijamin LPS bernilai paling besar Rp 100 juta.

“Melalui Perppu, LPS usulkan untuk menaikkan nilai simpanan, ini sudah pernah dilakukan. Dulu Rp 100 juta dan 2008 dinaikkan jadi Rp 2 miliar per rekening per bank dan apabila dibutuhkan ini bisa ditingkatkan lagi untuk nilai yang lebih tinggi,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah dalam live streaming, di Jakarta, Rabu (¼/2020).

LPS, sambungnya juga punya opsi untuk memperluas cakupan penjaminan kepada rekening kolektif yang menghimpun dana-dana individu. Dalam rangka inklusifitas keuangan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS juga ingin menjangkau lebih banyak simpanan yang, meskipun nilainya jangan terlalu tinggi. Karena sektor perbankan itu struktur dananya didominasi nilai yang besar, sehingga jikalu mereka menarik dan sekaligus akan menimbulkan gangguan.

“Kami juga punya opsi bisa perluas jenis simpanan masyarakat yang kita jamin, misalnya dana individu, tapi dikelola bersama, misalnya dana pensiun, dana haji, BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya ratusan triliun tapi milik individu. Ini prosesnya tidak perlu melalui Perppu, tapi bisa lewat peraturan pemerintah,” jelas Halim.

Bila lebih buruk, LPS juga mengusulkan untuk melakukan langkah yang lebih drastis. Ini juga telah dilakukan banyak negara. Misalnya, ada kewajiban diluar simpanan untuk dijamin. “Hal ini untuk menjaga krisis lebih dalam dan kegaitan korporasi, perbankan bisa lebih lancar,” ungkapnya.



Sumber: BeritaSatu.com