DPR Mau Telikung Masyarakat

DPR Didesak Tidak Bahas Draf Omnibus Law Ciptaker

DPR Didesak Tidak Bahas Draf Omnibus Law Ciptaker
Timboel Siregar ( Foto: Istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Sabtu, 4 April 2020 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPR didesak untuk tidak membahas draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di tengah pandemi Covid-19 ini. Pemerintah dan DPR fokus saja dulu dalam penanganan Covid-19.

Omnibus Law Ciptaker yang dipaksakan ini pastinya akan menuai banyak protes dari berbagai pihak seperti SP/SB dan kalangan buruh, akademisi, penggiat hukum, ekonom aktivis lingkungan dan sebagainya,” tegas Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu (4/3/2020).

Timboel mengatakan itu sehubungan dengan DPR beberapa hari lalu sepakat membawa RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg).

“Tentunya keputusan DPR tersebut sangat disesali dan sangat tidak tepat di tengah kondisi Ibu Pertiwi yang terus menerus menangis karena anak bangsa setiap hari menghadap Penciptanya lantaran terinfeksi Covid-19,” kata dia.

Menurut Timboel, tragedi Covid-19 ditunggangi oleh kepentingan sekelompok orang yang memakai kekuasaan untuk menggolkan keinginan jahatnya.

“Tidak elok dan tidak bijak bila DPR dan pemerintah menelikung di momen tragedi kemanusiaan karena Covid-19 ini. Semua orang disuruh diam rumah, bekerja dan beribadah dari rumah, tapi secara sadar DPR dan Pemerintah menaikkan tensi politik dengan memanas-manasi banyak pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law Ciptaker ini,” kata dia.

Menurut Timboel, keputusan paripurna DPR akan segera membahas draf RUU Omnibus Law dengan sadar mengajak kaum buruh meninggalkan rumah dan pabrik menuju pusat kekuasaan, hanya untuk menolak Omnibus Law Ciptaker.

“Rasionalisasi sosial atau phisically distancing yang setiap saat dikumandangkan para pejabat mungkin akan menjadi seruan basa basi tanpa makna lagi,” kata dia.

Menurut Timboel, pandemi Covid-19 akan terus meluas dan bangsa ini akan semakin sulit keluar dari tragedi kemanusiaan ini hanya karena pemerintah dan DPR berhasil dikendalikan kepentingan sekelompok orang yang memang menginginkan bangsa ini menjadi budak kepentingan mereka.

Sebelum terjadi penyesalan di kemudian hari, saatnya DPR dan pemerintah membatalkan pembahasan Omnibus Law Ciptaker. “Jangan memaksakan kehendak. Fokus perang melawan Covid-19, jangan malah nantangin buruh untuk turun ke jalan,” kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com