Tidak Otomatis Berlaku, Debitur Harus Ajukan Keringanan

Tidak Otomatis Berlaku, Debitur Harus Ajukan Keringanan
Special Report: Stimulus OJK Redam Efek Corona #2 ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Lona Olavia / EHD Senin, 6 April 2020 | 13:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pihaknya masih mendengar adanya keluhan lewat email dan telepon call center OJK yang disampaikan oleh para nasabah perusahaan pembiayaan (multifinance/leasing) terkait dengan pembiayaan kepada para nasabahnya.

Padahal OJK sebelumnya sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19).

Oleh sebab itu, OJK menegaskan dan meminta kerja sama dari para nasabah atau debitur dan bank, serta perusahaan pembiayaan. Namun, keringanan cicilan pembayaran kredit atau leasing menurutnya tidak otomatis.

“Keringanan cicilan pembayaran kredit, leasing tidak otomatis, debitur atau nasabah wajib mengajukan permohonan kepada bank atau leasing,” kata Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam siaran pers, Senin (6/5/2020).

Lalu bank atau leasing wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah. Sekar menegaskan, keringanan cicilan pembayaran kredit/pembiayaan dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum sampai dengan 1 tahun.

Adapun bentuk keringanan antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan atau lainnya sesuai kesepakatan baru.

Di sisi lain, kata Sekar, penarikan kendaraan atau jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak Covid-19, dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, OJK meminta penghentian sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid 19 seperti, pekerja di sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian. Sedangkan, untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Lebih lanjut, kata Sekar, seminggu yang lalu OJK sudah memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi online, seperti Gojek dan Grab untuk memberikan data pengemudi dan data kendaraannya (nomor mesin dan nomor rangka).
Hal ini juga berlaku untuk perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya yang meminjam melalui pe

Perusahaan pembiayaan. “OJK meminta kerjasama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud,” ungkapnya.

Sementara kaitan viral video pengemudi online yang akan ditarik kendaraannya, OJK telah melakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan meminjam cicilan dari perusahaan jasa rental kendaraan yang merupakan bukan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan OJK. Perusahaan ini merupakan mitra kerja dari perusahaan yg mempekerjakan pengemudi online.

“OJK akan memanggil perusahaan online maupun perusahaan jasa rental kendaraan yang melakukan kegiatan leasing untuk mengklarifikasi video yang viral tersebut,” tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com