Waspadai Empat Potensi Risiko Akibat Stimulus Fiskal

Waspadai Empat Potensi Risiko Akibat Stimulus Fiskal
Stimulus Fiskal Trump di Tengah Wabah Corona ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Lona Olavia / EHD Kamis, 9 April 2020 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan stimulus fiskal, pelebaran defisit dan pembiayaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Stimulus dibutuhkan dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah Covid-19, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, meningkatkan ketahanan dunia usaha, sekaligus mempersiapkan pemulihan ekonomi ketika wabah telah usai. Besarnya stimulus menyiratkan pelebaran defisit sekaligus juga besarnya kebutuhan pembiayaan yang harus dilakukan pemerintah.

Namun, Core Indonesia (Center of Reform on Economics) memandang setidaknya ada empat potensi resiko yang perlu diperhatikan pemerintah akibat rencana pelebaran defisit dan pembiayaanya hingga tahun 2022.

Pertama, risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah. Dengan melebarnya defisit
anggaran tentunya akan mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat utang (SUN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit yang semakin besar.

Sayangnya penerbitan SUN masih sangat bergantung pada investor asing. Sekitar 35 sampai 40 persen SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing. Angka ini relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun Tiongkok.

"Kondisi ini menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow). Contoh teranyar bisa dilihat pada bulan Februari dan Maret lalu ketika dana asing keluar sebanyak Rp 145 triliun dari surat utang pemerintah. Dampaknya imbal hasil SUN meningkat dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang menjadi lebih besar," jelas Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam dalam siaran pers, Kamis (9/4/2020).

Kedua, risiko pelemahan nilai tukar. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah juga
meningkatkan risiko sudden capital outflow yang akan mendorong pelemahan nilai tukar.

Selama Januari sampai dengan akhir Maret rupiah melemah sebesar 17,4 persen. Pelemahan ini
salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. "Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar Rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," imbuhnya.

Ketiga, risiko crowding out. Hal ini bisa terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan semakin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.

Jikalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah.

Keempat, risiko peningkatan utang luar negeri swasta. Jika pihak swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri maka opsi utang luar negeri menjadi pilihan yang lebih menarik, terutama ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun. Peningkatan utang luar negeri swasta perlu menjadi perhatian karena 89 persen utang luar negeri swasta berdenominasi US dollar  dan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Risiko bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas.

Potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufkatur ataupun keuangan.

Untuk informasi, pemerintah telah memutuskan untuk menambah stimulus untuk menanggulangi dampak negatif
penyebaran Covid-19. Total tambahan anggaran yang disalurkan mencapai Rp 405 triliun atau setara 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tambahan anggaran ini ditujukan untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan tambahan ini Indonesia menjadi salah satu negara pemberi insentif terbesar di Asia.

Jumlah Insentif fiskal pemerintah lebih besar dibandingkan beberapa negara seperti Tiongkok (1,2 persen terhadap PDB), Korea Selatan (0,8 persen) ataupun India (0,5 persen), namun angka ini lebih kecil dibandingkan Thailand (3 persen) ataupun Malaysia (17 persen).



Sumber: BeritaSatu.com