Survei: RUU Cipta Kerja Perbaiki Regulasi yang Hambat Investasi

Survei: RUU Cipta Kerja Perbaiki Regulasi yang Hambat Investasi
Ilustrasi buruh pabrik. (Foto: Antara)
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 17 April 2020 | 14:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 86 persen pekerja dan pencari kerja menyatakan setuju bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang saat ini sedang dirancang DPR dan pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan pekerjaan seluas-luasnya. Khusus pada pencari kerja, yang setuju mencapai 89 persen.

Hal itu terungkap dalam pemaparan hasil Survei Persepsi Pekerja dan Pencari Kerja terhadap RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) kerja sama Departemen Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Cyrus Network yang diumumkan melalui video conference bersama media, Jumat (17/4/2020).

Guru Besar Statistika IPB, Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, mayoritas atau 82 persen para pekerja dan pencari kerja setuju bahwa RUU ini ditujukan untuk memperbaiki regulasi yang menghambat investasi. "RUU juga mempermudah perizinan berusaha (90,2 persen setuju), serta mempermudah pendirian usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (86,4 persen setuju)," kata Khairil Anwar Notodiputro dalam video conference itu.

Sebanyak 95,4 persen setuju bahwa dalam regulasi baru nantinya disamping pemberian pesangon, perusahaan wajib memberikan penghargaan lain sesuai masa kerja pekerja. Sebanyak 81,2 persen responden percaya bahwa RUU ini nantinya dapat mendorong produktivitas pekerja. RUU ini juga dianggap pro terhadap pertumbuhan ekonomi (64 persen), pro terhadap penciptaan lapangan kerja (72 persen), pro terhadap investasi (83,5 persen), serta pro Usaha Menengah Kecil (58,9 persen).

Kendati demikian, kata Khairil, RUU Cipta Kerja masih memiliki tantangan terkait isu negatif dan rumor yang berkembang. Meski yang tidak percaya lebih banyak (55,1 persen), namun ada 41,1 persen responden percaya bahwa RUU Cipta Kerja bisa membuat pekerja bisa dikontak seumur hidup. "Sebanyak 36,5 persen responden juga masih percaya RUU ini bisa membuat pengusaha bisa memberhentikan karyawan kapan pun," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Head of the Department of Economics, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, selama ini sulit menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, terlebih bagi pencari pekerja.

Menurut dia, sebagian besar upah yang diterima pekerja di bawah upah minimum. Penyebabnya karena permintaan terhadap tenaga kerja Indonesia sedikit, sementara pasokan banyak. "Jadi apa pun yang gaji ditawarkan perusahaan, diterima saja oleh pekerja," kata dia yang bertindak sebagai penanggap survei tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, minimnya permintaan tenaga kerja karena rendahnya investasi yang hanya tumbuh rata-rata 5,4 persen dalam lima tahun terakhir. "Aliran investasi asing (foreign direct investmet/FDI) juga rendah yakni 1,9 persen dari PDB di bawah Vietnam, Thailand dan Malaysia," kata dia.

Survei ini diselenggarakan di 10 Kota di Indonesia (Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar) pada 2-7 Maret 2020. Responden berjumlah 400 orang, terdari dari 200 orang pekerja dan 200 orang pencari kerja. Survei ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari non-probibility sampling. Untuk menjamin hasil, metode survei disusun sedemikian rupa sehingga sampel yang terambil merupakan representasi dari populasi.



Sumber: BeritaSatu.com