Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Rendah, Investor Lebih Melirik Vietnam

Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Rendah, Investor Lebih Melirik Vietnam
Puluhan buruh yang tergabung dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) tetap menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat, 1 Meti 2020. (Foto: Istimewa)
Herman / EHD Jumat, 1 Mei 2020 | 14:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum bagi buruh, pelaku usaha, dan pemerintah untuk melakukan konsolidasi terkait kebijakan tenaga kerja.

Ditundanya pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja menurutnya juga perlu dilihat sebagi tinjauan ulang bagi pemerintah terhadap pasal-pasal bermasalah dan cenderung merugikan buruh.

Di sisi lain, masalah produktivitas juga harus menjadi masukan kepada buruh.

“Menurut ukuran Asia Productivity Organizatiin (APO), indeks produktivitas tenaga kerja asal Indonesia berdasarkan jumlah jam kerja pada 2017 sebesar 1,30. Angka ini masih di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masing sebesar 1,45 dan 1,50. Bahkan, jika kita melihat perkembangan Vietnam, tingkat produktivitas negara Indocina tersebut konsisten meningkat sejak tahun 1990,” ungkap Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Jumat (1/5/2020).

Jika dilihat perbandingan produktivitas tersebut, perbedaan antara Indonesia dan Vietnam memang tidak begitu jauh. Tetapi menurut Rendy tingkat produktivitas ini turut memengaruhi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, meskipun ini bukan pertimbangan utama.

“Kalau mau dilihat yang cukup signifikan perbedaannya itu kinerja logistik, peringkat logistik Vietnam itu di atas Indonesia. Artinya ongkos logistik di Indonesia masih relatif mahal. Padahal ongkos logistik merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Harga Pokok Produksi (HPP). Selain itu harga gas untuk industri juga menjadi pertimbangan bagi investor di sektor manufaktur,” ujar Rendy.

Di sisi lain, Rendy mengatakan pemerintah perlu melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan pelatihan skil pekerja, sementara Kartu Prakerja juga perlu dievaluasi. Kurikulum yang ditawarkan perlu terus dielaborasi pada sektor-sektor yang sesuai dengan karakteristik pekerja di Indonesia seperti manufaktur, pertanian dan perdagangan.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Ira Aprilianti juga sepakat bahwa poduktivitas yang rendah akan membuat investor ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Ia mencontohkan banyaknya investor Tiongkok yang memindahkan investasinya ke negara ASEAN lainnya, sementara Indonesia kurang dilirik.

“Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja memang cukup kompleks, namun saya merasa pemerintah kurang memberikan perhatian pada program vokasi dan pendidikan berbasis skill. Di Indonesia sendiri program-program tersebut masih dianggap inferior. Padahal program-program tersebut sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri,” ujar Ira.



Sumber: BeritaSatu.com