BPJamsostek Layani Pengambilan JHT, Jangan Bekerja dari Rumah

BPJamsostek Layani Pengambilan JHT, Jangan Bekerja dari Rumah
BPJamsostek. (Foto: Istimewa)
Siprianus Edi Hardum / EHD Sabtu, 9 Mei 2020 | 22:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Saat banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) justru tidak memberikan pelayanan. Jajaran Direksi BPJamsostek menerapkan work from home (WFH) khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Pelayanan klaim JHT pun dilakukan via online dan drop box. Sayangnya setiap pekerja mendaftarkan klaim JHT secara online kuota sering penuh karena ada pembatasan pelayanan.

Demikian pembahasan diskusi daring bertopik “WFH BPJS Ketenagakerjaan Sudahkan Sesuai PSBB? “ yang
Masyarakat Peduli BPJS (MP BPJS) DKI Jakarta, Kamis (7/5/2020) sebagaimana siaran persnya yang diterima Beritasatu.com.

Hadir dalam diskusi itu Ahmad Riza Patria Wagub DKI Jakarta, Andri Yansyah Kepala Dunas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta, Hery Susanto Ketua MP BPJS, Syarif Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua MP BPJS DKI Jakarta, Erwin Al Jakartati, anggota FKDM DKI Jakarta. Host acara tersebut M Arwani Deni, Deputi Bidang Kepesertaan BPJS MP BPJS.

Ahmad Riza Patria mengatakan, sebagai pengelola dana jaminan sosial pekerja, BPJamsostek mempunyai tugas utama turut menanggulangi dampak besar yang dialami kelompok pekerja saat ini yakni PHK massal.

Oleh karena itu, kata Ariza, BPJamsostek harus memperlihatkan kinerja pelayanan dalam melindungi para pekerja dan ini waktunya mengembalikan hak pekerja yang membayar iuran sebagai peserta BPJamsostek. "Saya harap BPJamsostek tetap melaksanakan kewajiban pelayanan terhadap peserta BPJamsostek sesuai protokol Covid-19," katanya.

Ariza menilai besarnya peserta korban PHK, tidak mungkin memadai dengan pembatasan kuota pendaftar harian klaim JHT BPJamsostek. Karena itu pengajuan klaim JHT harus diakomodir secara tepat agar sesuai dengan asas BPJS yakni asas kemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu Hery Susanto mengatakan, dalam situasi pandemik Covid-19 ini adalah situasi ekstra ordinary maka keliru jika BPJamsostek menerapkan WFH apalagi di saat itu pula terjadi PHK di mana-mana.

Pekerja ter-PHK di DKI Jakarta ada sekitar 500.000 orang lebih. Sebagian besar mereka berbondong-bondong ajukan klaim JHT, karena itu harapan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, BPJamsotek kerja di rumah saja, sistem pelayanan klaim online BPJamsostek pun dibatasi kuota pendaftaran online. Ini bertentangan dengan asas BPJS yakni kemanusiaan dan berkeadilan sosial. "Kami mendesak pemerintah untuk mencabut WFH BPJS dan hapuskan pembatasan kuota pelayanan klaim online JHT," katanya.

Andri Yansyah mengatakan, BPJamsostek domainnya pelayanan yang terkait kebutuhan hidup dasar warga. Jadi menerapkan WFH tidak tepat, harus kembali bekerja ke kantor dengan pengaturan protokol Covid-19 ada social dan physical distancing. “Pelayanan klaim onlie tidak boleh dibatasi kuota itu hak peserta. Kami akan sidak dalam waktu dekat," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarif, menyatakan sangat setuju untuk dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BPJamsostek. "Nanti kami tunggu realisasinya dengan Disnakertrans Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat terkait pelayanan klaim JHT yang dinilai menyulitkan pekerja. Apalagi JHT adalah murni uang pekerja, harusnya dipermudah jangan dipersulit. Sekarang THR dan pesangon pekerja ter-PHK saja belum tentu mereka terima, kenapa klaim JHT kok susah, apalagi ini situasi dekat lebaran," katanya.

Erwin Al Jakartati mengatakan, BPJamsostek harus tetap menjalankan fungsi pelayanan, jangan WFH sebab itu domain perusahaan. "BPJS itu badan hukum publik yang harus terdepan dalam pelayanan publik guna kebutuhan hidup dasar warga terkait jaminan sosial. Saat inilah manfaat program BPJamsostek dinantikan oleh para pekerja," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com