Mensos Akui Penyaluran Bansos Jauh dari Sempurna

Mensos Akui Penyaluran Bansos Jauh dari Sempurna
Ilustrasi pembagian bahan kebutuhan pokok. (Foto: Antara)
Novy Lumanauw / WBP Rabu, 13 Mei 2020 | 10:12 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan terdampak pandemi virus corona (Covid-19) masih jauh dari sempurna dan akan terus dilakukan perbaikan.

"Tentunya, apa yang sudah pemerintah lakukan melalui bantuan sosial tunai dan bantuan sosial sembako masih jauh dari kesempurnaan. Kami akan terus meng-update data dari seluruh pemerintah daerah," kata Mensos saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Penyerahan Bantuan Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos Ir H. Juanda Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Peninjauan dilakukan Presiden Jokowi untuk memastikan dan mengecek pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat.

Baca juga: Kemsos: Bantuan Sosial Tahap II Berupa Beras 25 Kg

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial akan terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mensinkronisasi data yang dimiliki. "Kami akan komunikasikan apabila ada warga terdampak yang perlu dibantu, tapi belum mendapat di tahap pertama, tolong dimasukkan pada tahap kedua. Kami juga akan mengakomodasi itu," ujar Mensos.

Baca juga: Terkait Bansos, KPK Kaji Temuan BPK Adanya Potensi Kerugian Negara Rp 843,7 M

Ia mengaku, masih banyak kekurangan dalam penyaluran bantuan sosial. Bahkan, lanjutnya, terdapat data yang tumpang tindih.

"Kami sadar, pada tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Pada tahap kedua dengan koordinasi yang lebih baik, saya berharap itu bisa teratasi," katanya.

Menurut Mensos, saat ini semua data sudah masuk ke Kementerian Sosial. Namun data diperoleh belum 100 persen sempurna.
"Kami selalu membuka diri kepada pemda untuk melakukan penyempurnaan. Tahap pertama ada kabupaten/kota minta dikembalikan lagi karena ada data yang belum masuk. Cukup banyak kabupaten/kota yang menarik kembali karena mungkin ada warga yang terdampak belum masuk," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com