Pandemi Covid-19 Ikut Menghantam Industri Media

Pandemi Covid-19 Ikut Menghantam Industri Media
Ilustrasi internet (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / YUD Kamis, 14 Mei 2020 | 16:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 menghantam semua sektor ekonomi, termasuk bisnis media. Keberadaan pers dinilai tetap harus dipertahankan. Sebab pers merupakan salah satu pilar demokrasi.

"Dalam ekosistem kebangsaan dan demokrasi, kalau ada satu mata rantai lemah akan pengaruhi mata rantai lain. Pers sangat strategis dan berperan dalam tugas komunikasi. Jadi kalau mata rantai ini melemah atau putus, maka mata rantai lain tidak akan berfungsi," kata jurnalis senior Rikard Bagun dalam diskusi virtual bertajuk "Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha, dan Pers Indonesia", Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Setujui Tujuh Butir Insentif Bisnis Media

Rikard menuturkan, dunia pers sudah berusaha sekeras mungkin untuk melakukan penghematan dengan berbagai macam cara di tengah pandemi Covid-19. Selama beberapa tahun terakhir, lanjut Rikard, media telah digegoroti habis-habisan oleh datangnya era digital.

"Persoalan ini belum bisa diatasi kemudian datang tsunami Covid-19. Pandemi Covid-19 ini, menghantam media seluruh sektor kehidupan, termasuk media. Kalalu media ini tidak dijaga, maka nanti fungsinya akan habis, hilang, dan mengalami kemerosotan luar biasa," ucap Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

Baca juga: Lawan Covid-19, Insentif untuk Usaha Didorong Tepat Sasaran

Rikard menilai usulan tujuh insentif bisnis media sangat straegis. "Keadaannya sudah sangat berat. Ini beban bagi kita karena mungkin akan dipersepsikan kita mau manja, bukan. Ini situasi tidak tertahankan karena gempuran Covid-19. Dalam dua bulan saja kita sudah merasakan kelelahan, kita tidak tahu apakah ini terus belanjut," tutur mantan pemimpin redaksi Kompas tersebut.

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli mengatakan tujuh butir insentif bisnis media semata-mata untuk menyelamatkan pers nasional.

"Bukan semata-mata untuk kepentingan pers tapi publik, karena tanpa informasi kredibel dan teruji lewat proses verifikasi kuat, publik akan tidak punya informasi akurat, dan kita tidak punya alat ukur untuk tentukan arah penyelesaian pandemi," kata Arif.

Arif pun menyebut, "Jadi dasarnya bukan semata-mata pada kepentingan media itu saja. Pers yang sehat dibutuhkan untuk beri informasi ke publik. Kami menyadari media tetap harus independen. Betapapun insentif diberikan kepada media lewat pemerintah," ucap Arif.

Baca juga: Terdampak Covid-19, Perusahaan Pers Diberi Insentif Pajak

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap menghidupkan media nasional. "Bukan berarti media itu ngemis-ngemis, minta-minta tidak. Tapi pemerintah harus tetap menghidupkan media. Karena memang ini kondisi luar biasa," kata Ahmad.

Di beberapa belahan dunia, menurut Ahmad, kejadiannya hampir serupa. "Mereka juga menganjurkan, misal media-media mainstream besar di Amerika, bahkan sangat anjurkan pemerintah membantu menghidupkan ini. Tapi bukannya uang pemerintah, tapi statusnya uang negara, untuk menghidupkan apa yang selama ini membantu negara," ujar Ahmad.



Sumber: BeritaSatu.com