Restrukturisasi Garuda Harus Fokus Kurangi Pengeluaran Tak Efisien

Restrukturisasi Garuda Harus Fokus Kurangi Pengeluaran Tak Efisien
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal (Foto: beritasatu photo / defrizal)
Carlos KY Paath / RSAT Rabu, 20 Mei 2020 | 19:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, meminta Kementerian BUMN mengawasi ketat kinerja PT Garuda Indonesia Tbk, terutama dalam menyusun skenario restrukturisasi bisnis secara menyeluruh. Menurut Deddy, manajemen bisnis Garuda Indonesia harus ditata ulang untuk menyelesaikan beban besar dari utang dan dampak pandemi Covid-19.

"Persoalan Garuda sudah going concern, mereka membakar uang sebulan sekitar US$ 40 juta," ungkap Deddy, dalam pernyataan tertulis, Rabu (20/5/2020).

Menurut Deddy bagian terbesar pengeluaran rutin Garuda Indonesia adalah kewajiban pada sewa pesawat. Deddy menuturkan, manajemen Garuda Indonesia harusnya bisa memanfaatkan masa krisis akibat pandemi ini untuk negosiasi ulang dengan para lessor.

"Proses renegosiasi itu harus dilihat dari kepentingan Garuda sebagai korporasi. Perlu diingat bahwa urusan sewa-menyewa pesawat ini adalah sumber utama inefisiensi di Garuda," tambah Deddy.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu khawatir ada oknum di internal Garuda yang saat ini mencoba mengintervensi proses renegosiasi.

"Oknum tersebut kabarnya duduk di jajaran komisaris, tidak mendapat mandat untuk melakukan negosiasi, dan memaksakan Garuda memakai law firm asing yang punya rekam jejak buruk," ungkap Deddy.

Menurut Deddy, aneh jika ada komisaris mencampuri pelaksanaan teknis yang bukan menjadi urusannya. Dalam masalah ini, Kementerian BUMN harus mendalami dan memanggil jika terbukti ada oknum komisaris yang mencampuri urusan teknis di luar kewenangannya.

"Kementerian BUMN harus memberikan dukungan politik dan kebijakan pada jajaran Direksi Garuda agar jangan sampai ada petualang yang justru akan merugikan Garuda," ujar Deddy.

"Kementerian harus segera memanggil jajaran direksi agar isu ini tidak berkembang karena berpotensi merugikan Garuda," kata Deddy.



Sumber: BeritaSatu.com