Subsidi BBM Perlu Didorong ke Sektor Produktif

Subsidi BBM Perlu Didorong ke Sektor Produktif
Ilustrasi minyak. (Foto: Beritasatu.com/Muhammad Reza)
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 22 Mei 2020 | 06:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi dinilai membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekaligus bisa membuat warga boros dan terlena. Besarnya subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan jebakan yang berbahaya seperti yang dialami Venezuela.

“Subsidi ini memang perlu dipangkas secara bertahap dan dialihkan kepada sektor lain yang produktif, tetapi pengalihan tersebut harus memastikan bahwa masyarakat miskin tetap bisa mendapatkan energi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Febby Tumiwa dalam keterangannya Jumat (22/5/2020).

Febby menambahkan, pemerintah juga tidak perlu terburu-buru merevisi harga BBM karena harga minyak saat ini fluktuatif (volatile) dan tidak mencerminkan keekonomian yang wajar. Penyebabnya adalah permintaan turun drastis dalam waktu singkat tapi tidak diikuti dengan penurunan pasokan. Terjadi kondisi oversupply sehingga mengakibatkan lonjakan permintaan storage dan mengakibatkan inventory meningkat. “Tidak banyak yang bisa dilakukan Pertamina karena tidak bisa menciptakan permintaan dalam jangka pendek. Yang bisa dilakukan adalah pengelolaan inventory, mengendalikan produksi minyak mentah dan produksi kilang,” ucap Febby.

Baca juga: Ini Penjelasan Menteri ESDM soal Harga BBM Belum Turun

Dia mengatakan, saat ini untuk BBM subsidi diberikan pada BBM jenis diesel (solar) dan minyak tanah. Di APBN 2020, besarnya Rp 18,7 triliun. Adapun yang cukup besar adalah subsidi LPG 3 kg, senilai Rp 49,4 triliun.

Menurut data Kementerian Keuangan, pada 2011 subsidi BBM mencapai Rp 165,2 triliun, kemudian pada 2012 meningkat tajam menjadi Rp 211,9 triliun. Pada 2013 terjadi sedikit penurunan subsidi menjadi Rp 210 triliun, namun meningkat kembali pada 2014 menjadi Rp240 triliun.

Baca juga: Jelang Idulfitri, Pertamina Pastikan Stok LPG di Jateng Aman

Ekonom Institute for Development of Economics and Finanance (Indef) Uchok Pulungan mengingatkan, harga BBM murah juga bisa membuat program energi alternatif selain fosil bisa menjadi lambat. “Memang, ada tendensi kalau harga BBM murah insentif untuk mengembangkan energi altenatif jadi tidak menarik. Itu yang selama ini terjadi. Tapi, saat harga BBM naik, baru kita panik,” kata Uchok kepada media.

Uchok menilai, dalam penentuan harga BBM, perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Memang, ada koreksi harga niai tukar dan penurunan harga minya, namun tetap hati-hati dalam mengambil kebijakan harga BBM.

Ia mengingatkan, saat ini lebih penting mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga agar ekonomi lebih berputar, konsumsi rumah tangga tidak anjlok. Caranya, menekan inflasi pangan lewat operasi pasar di daerah, juga memastikan THR terhadap para pekerja dibayarkan.

Pengalaman pahit Venezuela telah memberikan pelajaran bahwa kebijakan populis yang memanjakan warga dengan aneka subsidi terbukti tidak produktif dan bisa menjerumuskan negara dalam krisis ekonomi. Pada tahun 2000-2013, pemerintah Venezuela memberi subsidi BBM sehingg harga bensin pada Juni 2013 sempat mencapai 1 sen dolar AS per liter, atau sekitar Rp 140 per liter, lebih murah dari air mineral. Tragisnya, kenikmatan subsidi itu dibayar sangat mahal ketika Venezuela dilanda krisis ekonomi sejak 2014.

 



Sumber: BeritaSatu.com