Pelaku UMKM Dukung Kebijakan Erick Thohir Berdayakan Pengusaha Kecil

Pelaku UMKM Dukung Kebijakan Erick Thohir Berdayakan Pengusaha Kecil
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat bersama di ruang Pansus Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Yudo Dahono / YUD Selasa, 26 Mei 2020 | 11:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Para pelaku UMKM menyambut baik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan membuka peluang lebih besar bagi swasta saat menggarap proyek pemerintah. Selain korporasi besar, BUMN juga diminta bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Akumindo) Ikhsan Ingratubun senang pelaku UMKM diberdayakan untuk menggarap berbagai proyek pemerintah dalam negeri.

“Bagus, kita sambut baik rencana tersebut, dulu UMKM hanya menjadi subkontraktor saja dari perusahaan-perusahaan BUMN Karya, jadi sekarang bisa direct dan harus begitu,” ujar Ikhsan, Selasa (26/5/2020). 

Ikhsan menambahkan, pada tahun pertama periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagian besar proyek masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Perusahaan swasta pada akhirnya hanya mendapat bagian sebagai sub kontraktor dari proyek sisa BUMN itu.

“Kontraktor-kontraktor kecil hanya bagian dari subkontraktor dari perusahaan besar BUMN dan juga satu tahun pertama ini (Kepemimpinan Jokowi) memang pada saat sebelum pandemi Covid-19 ini masih juga dilakukan hal yang sama,” urainya.

Lanjut Ikhsan, kebijakan dari Erick Thohir untuk memberikan proyek yang bernilai di bawah Rp14 miliar untuk dikerjakan oleh UMKM merupakan hal semestinya dijalankan. Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap UMKM tentu akan bernasib seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disitu disebutkan kriteria pendapatan pertahun dari UMKM. 

“Harus diberikan kepada kontraktor-kontraktor yang berskala kecil dan menengah, berdasarkan UU 20 tahun 2008 yang belum diganti, hingga saat ini kalau untuk yang usaha kecil kan penjualan tahunan sekitar 2 miliar, kalau yang menengah omsetnya bisa sampai 10-20 miliar, bahkan sampai 50 miliar setahun. Jadi dia masuk dalam kategoti itu,” terang Ikhsan.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming. Ia berpendapat, perusahaan swasta memiliki peranan besar dalam membantu pemerintah mengelola sejumlah proyek pembangunan dalam negeri. Menurut Maming, sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan mengembangkan usahanya.

“Kami mendukung penuh keputusan Menteri BUMN untuk menggandeng perusahaan swasta dalam menggarap proyek-proyek pembangunan dalam negeri kepada pelaku UMKM. Sudah saatnya para pengusaha UMKM diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi untuk negara. Lagi pula, perusahaan swasta memiliki peranan penting untuk meningkatkan neraca perdagangan yang diperlukan untuk membiayai pembangunan," papar Maming. 

Sebelumnya, Menteri BUMN Ercik Thohir meminta perusahaan pelat merah untuk membuka peluang UMKM mengikuti tender proyek di bawah Rp 14 miliar. Proyek di bawah nilai tersebut harus dikerjasamakan dengan UMKM. 

“Untuk yang kecil sudah kita mapping, dari 30 BUMN mana saja yang capexnya itu harus diprioritaskan untuk UMKM. Tender (yang nilainya) Rp 2 miliar-Rp 14 miliar Itu akan kita prioritaskan ke sana, dengan proses transparan,” kata Erick Thohir. 

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghapus praktik monopoli proyek dan membantu pelaku UMKM agar dapat lebih berkembang.



Sumber: BeritaSatu.com