Siapkan Rp 34 T, Pemerintah Relaksasi Kredit Petani dan Nelayan

Siapkan Rp 34 T, Pemerintah Relaksasi Kredit Petani dan Nelayan
Nelayan menimbang ikan hasil tangkapan. (Foto: ANTARA FOTO / Dede Rizky Permana)
Novy Lumanauw / WBP Kamis, 28 Mei 2020 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah menyiapkan insentif dana sebesar Rp 34 triliun untuk membantu merelaksasi pembayaran kredit petani dan nelayan yang disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Membina Ekonomi Keluarga Sejahter (Mekarr), Ultra Mikro (Umi), Pegadaian, dan perusahaan pembiayaan lainnya.

“Penundaan angsuran dan subsidi permodalan seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), JPJL dan lainnya, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Pertanian,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Rapat yang dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membahas tentang pemberian insentif bagi petani dan nelayan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok pada masa pandemi virus corona (Covid-19).

Baca jugaRealisasi Asuransi Usaha Tani Padi Capai 333.000 Hektare

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memastikan bahwa program bantuan sosial (bansos) melalui jaring pengaman sosial akan tersalur bagi 2,7 petani, buruh tani, petani miskin, dan 1 juta nelayan serta petambak, baik berupa program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.

“Tujuan utama skema program ini adalah untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pemberian stimulus sebagai modal kerja penting sekali bagi usaha pertanian, kelautan, dan perikanan.

Disebutkan, bagi petani dan nelayan yang bankable penyalurannya melalui perluasan program kredit usaha rakyat (KUR). Sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat Umi, Mekaar, dan skema program lain lewat kementerian.

“Saya minta prosedur dipermudah, akses dipermudah. Proses dibuat sederhana, tidak berbelit-belit sehingga petani, nelayan, petambak memperoleh dana-dana yang dibutuhkan,” katanya.



Sumber: BeritaSatu.com