KKP Usulkan Tambahan Anggaran Stimulus Nelayan Rp 1,024 Triliun

KKP Usulkan Tambahan Anggaran Stimulus Nelayan Rp 1,024 Triliun
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 28 Mei 2020 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN 2020 sebesar Rp 1,024 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk stimulus nelayan tangkap dan budidaya yang terkena dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: KKP Serahkan Bantuan untuk Nelayan Muara Baru

"Dalam ratas tadi, kami usulkan anggaran stimulus APBN 2020 dalam rangka penguatan sektor nelayan tangkap dan budidaya. Kami ajukan anggaran tambahan Rp 1,024 triliun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat konferensi pers secara virtual seusai menghadiri rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (28/5/2020).

Edhy Prabowo merincikan dana sebesar Rp 1,024 miliar tersebut akan dibagi ke beberapa sektor, yakni untuk sektor bantuan nelayan sebesar Rp 423,27 miliar. Kemudian sebesar Rp 406,55 miliar akan dialokasikan untuk bantuan budidaya.

Lalu, anggaran sebesar Rp 36,07 miliar untuk bantuan pengolahan dan pemasaran, dana Rp 54,1 miliar sebagai bantuan untuk petambak, dana Rp 106,48 miliar untuk pengawasan kapal-kapal pencuri asing, serta pengawasan audit internal sebesar Rp 8 miliar.

"Ini kami optimalkan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut, supaya nelayan tidak lagi ada kesulitan akses masuk ke laut. Kemudian pembudidaya kami berikan bantuan untuk benih, dan indukan, kemudian sarana prasarana budidaya,” jelas Edhy Prabowo.

Baca Juga: Peruri Dukung KKP Kembangkan Big Data

Tidak hanya itu, lanjut Edhy Prabowo, dengan tambahan anggaran di sektor budidaya dan tangkap ikan tersebut, dapat dilakukan pengadaan cold storage dengan ukuran dari yang besar hingga yang kecil.

"Pengadaan ini dalam rangka untuk mengantisipasi bila terjadi penyerapan ikan belum sempurna karena beberapa daerah masih PSBB," ujarnya.

Kemudian, kata Edhy Prabowo, KKP akan kembali meminta sebagian anggaran pengawasan kembali untuk optimalisasi pengawasan kelautan.

"Pengawasan kita tetap perlu menjaga laut, karena dalam pemotongan kemarin ini cukup kami potong. Dan sekarang kami minta sebagian dikembalikan,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Relaksasi Kredit Petani dan Nelayan

Lalu, Edhy Prabowo juga meminta penyertaan modal tambahan untuk BUMN perikanan yakni Perinus dan Perindo. "Tak hanya itu, kami juga laporkan kepada Presiden dalam rangka penguatan perikanan tangakp budidaya, kami minta PMN untuk BUMN perikanan yakni Perinus dan Perindo. Dua BUMN ini kita minta kalau bisa disertakan, dan alhamdulillah Menkeu dan MenBUMN secara prinsip tidak masalah,” terang Edhy Prabowo.

Saat ini, ide tersebut sudah disetujui secara prinsip oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir, tetapi perlu dokumen lebih lanjut.

"Hanya Menkeu meminta secara proposal teknis yakni masing-masing Rp 500 miliar, ini akan digunakan untuk membeli hasil produk budidaya dan hasil perikanan tangkap dan pengolahan hasilnya. Dengan anggaran ini kami harap penyerapan ikan di lapangan bisa kita antisipasi dalam jangka pendek,” tutur Edhy Prabowo.

 



Sumber: BeritaSatu.com