PHRI Harap Bonus Pekerja di Omnibus Law Tak Bebani Perusahaan

PHRI Harap Bonus Pekerja di Omnibus Law Tak Bebani Perusahaan
Ilustrasi kamar hotel. (Foto: Antara)
Lona Olavia / WBP Kamis, 11 Juni 2020 | 11:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa memperhatikan semua sisi, termasuk pelaku industri saat menetapkan berbagai klausul dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya adalah kewajiban perusahaan memberikan bonus hingga lima kali upah bagi mereka yang telah bekerja minimal 12 tahun.

“Bonus pekerja yang dinilai sebagai pemanis ini arahnya ke mana? Dalam kondisi sekarang bisnis susah bersaing dan tumbuh di Indonesia karena adanya aturan upah minimum dan sebagainya,” katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan mengenai bonus terdapat dalam klaster ketenagakerjaan. DPR dan pemerintah memang sepakat menunda pembahasan klaster ini. Oleh karenanya, PHRI menyarankan pemerintah dan DPR melakukan berbagai penyesuaian.

Di industri perhotelan, misalnya, komponen upah pekerja bisa mencapai 25 persen dari total beban perusahaan. Oleh karenanya, kewajiban bonus hingga 5 kali upah akan sangat membebani perusahaan, khususnya di sektor pariwisata. Demikian pula dengan sektor-sektor lain yang bersifat padat karya dengan beban operasional pekerja yang tinggi.

Dia menjelaskan, pada industri pariwisata upah atau gaji bukan tolok ukur utama dalam penghargaan terhadap pekerja. Sebab, mereka memiliki parameter lain seperti insentif pelayanan atau servis.

“Hotel yang masih beroperasi itu upahnya hanya upah gaji saja, sementara servisnya bisa dua kali lipat dari gajinya. Di situ kelihatan kalau sektor ini tidak mengutamakan gaji, karena uang servis itu tolak ukurnya dari pelayanan. Artinya okupansi tinggi uang servisnya juga tinggi,” katanya.

PHRI pun berharap pemerintah dan DPR tidak hanya mengambil kebijakan populis, namun lebih mengarahkannya kepada penciptaan daya saing dan investasi. Peningkatan upah yang tinggi dan berlebihan dinilai akan sia-sia karena dapat berpengaruh langsung pada investasi.

Menurut Maulana, jika pemberi kerja masih dibebani dengan kewajiban bonus pekerja, potensi perusahaan merekrut tenaga kerja baru akan berkurang. Biaya ketenagakerjaan pun menjadi tidak kompetitif. Akibatnya, hal ini akan mengurangi minat pemodal untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kalau begini daya saing jadi berkurang, dan perusahaan banyak yang tutup. Jadi pemutusan hubungan kerja bisa jadi lebih besar,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com