Cegah Perbudakan ABK, Badan Buruh PP Minta Pemerintah Tegakkan Kepastian Hukum dengan Tiongkok

Cegah Perbudakan ABK, Badan Buruh PP Minta Pemerintah Tegakkan Kepastian Hukum dengan Tiongkok
Foto dari rekaman video tentang jenazah ABK Indonesia yang dibuang ke laut. (Foto: istimewa / istimewa)
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 12 Juni 2020 | 20:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Tiongkok merupakan pasar kerja terbesar sektor perikanan dan pelayaran. Tiongkok merupakan industri perikanan terbesar di dunia yang memiliki ribuan jumlah kapal ikan dan menjadikan Tiongkok sebagai negara penghasil ikan nomor satu di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas mereka menggunakan anak buah kapal (ABK) yang berasal dari Indonesia.

Setiap tahun, diperkirakan puluhan ribu ABK Indonesia berangkat kerja di kapal ikan Tiongkok melalui mining agency di Jakarta ataupun di daerah daerah. Dengan kata lain, Tiongkok banyak menghasilkan ikan karena banyak ditopang oleh tenaga kerja dari Indonesia.

Pemerintah jangan hanya menyalahkan maning agency jika terjadi kasus ABK yang bekerja di kapal Tiongkok, tetapi harus melakukan introspeksi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganya.
"Kalau Tenaga Asing Tiongkok dilindungi, mestinya TKI kita juga harus dijamin pelindunganya oleh pemerintah Tiongkok dan peran itu harus dilakukan oleh pemerintah RI bukan swasta," ujar Jamaludin Suryahadikusuma, Ketua bidang Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila, di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Pemerintah harus menghapus berbagai tumpang tindih aturan penempatan ABK kapal dan yang mengakibatkan ABK jadi korban. Jika tidak segera memperbaiki tumpang tindih ini maka sebenarnya pemerintah sudah ikut menyumbang kondisi ABK yang tidak terlindungi selama ini.

Ia mengatakan, upaya perlindungan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan ABK sebelum penempatan maupun ketika mereka bekerja bahkan hingga purna penempatan. "Apa gunanya kita melakukan perlindungan di dalam negeri jika pemerintah tidak bisa menegosiasikan aturan perlindungan tersebut ke negara penempatan," tambah Jamal.

Hingga kini, sudah ada beberapa perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok. Penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dilaksanakan di Great Hall of The People, disaksikan pula oleh Presiden Joko Widodo Jokowi dan Presiden Xi Jinping, Kamis (26/3/2015) lalu.

Terdapat 8 MoU kerja sama Indonesia dan China yang telah ditandatangani. "Kasus perbudakan di kapal Tiongkok yang mencuat harus jadi momentum pemerintah untuk meningkatkan bargaining tenaga kerja Indonesia melalui diplomasi untuk meningkatkan perlindungan warga negara," ucap Jamaludin yang pernah menjadi anggota Satgas Perlindungan TKI di era Presiden SBY.

Jamal mempertanyakan, jika pemerintah mau melindungi TKA China yang datang bahkan ada pasang badan untuk mereka apakah ada pejabat Tiongkok yang mau pasang badan untuk perlindungan TKI kita di sana.

Pemerintah harus membangun sistem perlindungan dan melakukan negoisasi ulang dengan pemerintah Tiongkok agar warga negara yang bekerja di Tiongkok khususnya di kapal ikan mendapatkan jaminan perlindungan hukum ketika bekerja di sana.

Ia mengatakan, pemerintah harus membangun MoU sebagai payung kerjasama yang mencakup aspek perlindungan menyeluruh terhadap hal hal ABK yang menjadi dasar MOU antara mining agency user (ownership).



Sumber: BeritaSatu.com