Misbakhun Ingin UMKM Diberdayakan di Era New Normal

Misbakhun Ingin UMKM Diberdayakan di Era New Normal
Ilustrasi UMKM bidang makanan. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / WBP Minggu, 14 Juni 2020 | 08:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun mengusulkan kepada pemerintah untuk memutihkan sisa utang nasabah ultramikro dan dijadikan sebagai bantuan stimulus pandemi Covid-19. Dia meyakini kebijakan itu bisa membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk kembali bangkit di era new normal.

"Yang oustanding pinjamannya tinggal 20 sampai 30 persen, itu supaya digeser sebagai bantuan stimulus kepada nasabah ultramikro," kata Misbakhun, Minggu (14/6/2020).

Menurut Misbakhun, kredit ultramikro hanya berkisar Rp 5 juta. Kalau outstanding kreditnya tinggal 20 sampai 30 persen, maka sisanya sekitar Rp 2 jutaan. "Paling sisa dua jutaan, kenapa pemerintah masih mau menagih? Lebih baik digeser jadi bantuan stimulus untuk ultramikro," imbuhnya.

Baca juga: Wisata Desa Disiapkan untuk Dongkrak Ekonomi Pascapandemi

Menurut dia, pelaku UMKM menjadi pihak yang paling terpukul akibat pandemi virus corona, Misbakhun juga menyarankan supaya pemerintah melakukan variasi stimulus. Misalnya, pelaku UMKM seperti pedagang kaki lima, pemilik kios pasar, bengkel kecil, maupun usaha di ruko-ruko, diberi stimulus berupa listrik gratis. Jika perlu, negara yang membayar tagihan listrik bagi pelaku UMKM.

"Bayar saja enam bulan. Saya mengusulkan karena apa, itu banyak terjadi di banyak negara. Banyak negara membebaskan, tetapi negara kepada PLN-nya bayar. Ini kan kantong kanan kantong kirinya pemerintah," kata Misbakhun.

Harapannya adalah uang yang tadinya mau dipakai untuk bayar listrik ini oleh pengusaha kecil, bisa dipakai untuk melangsungkan kehidupan dan usahanya. "Misalnya kalau sebuah ruko bayar listrik Rp 3-4 juta sebulan, paling tidak dia bisa hemat biaya listrik, penurunan usaha bisa ditahan sedikit dengan tidak disuruh bayar listrik. Ini perlu, karena apa? Dampak yang seperti ini dirasakan oleh dunia usaha," tegasnya.

Politikus Golkar itu juga mengusulkan negara sebaiknya menanggung kredit kendaraan yang dipakai warga untuk berusaha. "Kalau perlu, pedagang yang punya tagihan motor, mobil, tentunya bukan Mercy ya, mobil usaha, kalau perlu berikan pembayaran oleh pemerintah. Inilah fungsinya negara," ucap da.



Sumber: BeritaSatu.com