Harga Karet Turun, Menperin Dorong Penyerapan Industri Dalam Negeri

Harga Karet Turun, Menperin Dorong Penyerapan Industri Dalam Negeri
petani karet. GA Photo/Mohammad Defrizal (Foto: ga photo / Mohammad Defrizal)
Herman / FER Minggu, 14 Juni 2020 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan akan terus mendorong sektor industri pengolahan karet agar semakin produktif dan berdaya saing, serta mampu melakukan diversifikasi produk.

Pada 2019, kontribusi sektor industri pengolahan karet nasional terhadap perolehan devisa juga cukup besar hingga mencapai US$ 3,422 miliar. Saat ini, terdapat 163 industri karet alam dengan serapan tenaga kerja langsung sebanyak 60.000 orang.

Baca Juga: Petani Karet Tegar Hadapi Penurunan Harga

"Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen karet alam terbesar di dunia. Ini merupakan sebuah potensi bagi kita untuk meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan karet nasional,” jelas Agus Gumiwang dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2020).

Sebagai informasi, produksi karet alam pada 2019 mencapai 3,3 juta ton, yang meliputi SIR (crumb rubber), lateks pekat, dan RSS (ribbed smoked sheet). Dari jumlah tersebut, 20 persen diolah di dalam negeri oleh industri hilir menjadi ban, vulkanisir, alas kaki, rubber articles, maupun manufacture rubber goods (MRG) lainnya. Sementara, 80 persen lainnya diekspor.

Menperin menyampaikan, produksi karet alam baru memenuhi sekitar 55,4 persen dari kapasitas terpasang sektor tersebut, yang mencapai 5,9 juta ton. "Salah satunya dipengaruhi oleh harga karet alam dunia yang turun ke level terendah sejak 2011, yakni mencapai US$ 1,36 per kg sejak 24 Februari lalu," ujar Agus Gumiwang.

Salah satu penyebab rendahnya harga karet alam adalah over supply komoditas tersebut, serta menurunnya permintaan di pasar global. Kondisi ini berpengaruh pada kesejahteraan petani karet, menurunnya penghasilan bersih dari perusahaan karet dan menurunnya nilai ekspor.

Baca Juga: Menperin Beberkan Stimulus Tambahan Bagi Sektor Industri

Menperin menyampaikan, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan harga karet alam salah satunya melalui peningkatan penyerapan oleh industri dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan amanat Presiden yang ditindaklanjuti dengan penggunaan aspal karet untuk infrastruktur jalan.

Selanjutnya, Kemperin bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) telah menginisiasi kerja sama pada tahun 2016, dengan melakukan uji gelar di lima lokasi menggunakan modifikasi aspal yang dicampur beberapa bahan, yaitu lateks pravulkanisasi, masterbatch kompon karet padat, dan serbuk karet alam teraktivasi (SKAT).

Pada tahun 2019, aspal dengan campuran karet diimplementasikan dengan total jalan sepanjang 65,8 KM di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan harga karet nasional adalah melalui diplomasi internasional dengan negara-negara produsen dan konsumen karet alam seperti International Tripartite Rubber Council (ITRC) dan The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC).

Baca Juga: Disbun Kaltim Dorong Petani Karet Punya Daya Saing

"Pada tahun 2019, tiga negara (Thailand, Indonesia, Malaysia) yang tergabung dalam ITRC sepakat untuk menerapkan instrumen Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) untuk mengurangi ekspor karet alam dalam rangka meningkatkan harga komoditas ini di pasar dunia," papar Menperin.

Dalam pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Menperin menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan agar industri dapat terus berproduksi serta meningkatkan kinerjanya, mengingat kontribusi penting industri karet alam terhadap pengembangan industri di dalam negeri.

"Terkait harga gas bagi industri tertentu, kami sedang mengumpulkan sektor yang belum masuk ke dalam daftar Kementerian ESDM. Selain itu, kami juga menyampaikan agar harga energi yang dibayarkan industri sesuai jumlah yang digunakan tanpa biaya minimum," ujar Menperin.



Sumber: BeritaSatu.com