Pandemi, Pemangku Kepentingan Program B30 agar Berbagi Peran

Pandemi, Pemangku Kepentingan Program B30 agar Berbagi Peran
Kelapa sawit. (Foto: Antara / Syifa Yulinnas)
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Rabu, 17 Juni 2020 | 13:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih mengatakan mandatori biodiesel 30 (B30) merupakan program prioritas nasional. Oleh karena itu, program ini perlu diteruskan untuk penyelamatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Sri Adiningsih memaklumi kondisi saat ini dinilai berat. "Di masa pandemi, pemerintah perlu mengantisipasi dampak dan pemulihan ekonomi," kata dia ketika dihubungi wartawan, Rabu (17/6/2020). B30 merupakan bahan bakar minyak untuk mesin diesel, yang campurannya terdiri atas 30 persen minyak kelapa sawit dan 70 persen solar.

Baca juga: Jokowi: Penggunaan Biodiesel Hemat Devisa Rp 63 triliun

Di tengah pandemi, Sri menyarankan semua pemangku kepentingan terkait program B30, berbagi peran agar program ini tetap dilaksanakan. Misalnya, dunia usaha harus merelakan keuntungannya dikurangi seiring meningkatnya pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya, per 1 Juni lalu. Sementara produsen biodiesel melakukan efisiensi supaya produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif.

Adapun pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 2,78 triliun kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk keberlanjutan program ini. Menurut Sri Adiningsih, alokasian anggaran negara tersebut tidak perlu dipersoalkan mengingat B30 yang merupakan bagian dari program energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) ini di awal-awal pelaksanaannya membutuhkan biaya tidak murah. “Di mana saja memang begitu. Brasil, Jerman dan di negara-negara yang akhirnya memberlakukan EBTKE, di awal melakukan subsidi. Tapi saat kapasitas produksinya banyak maka dengan sendirinya akan efisien," tutur Sri Adiningsih.

Menurut Sri Adiningsih, program ini harus tetap dilaksanakan meski saat ini harga solar lebih murah dibandingkan biodiesel. Perlu diingat bahwa, harga solar fluktuatif dan pernah di atas harga CPO yang merupakan bahan baku biodiesel, seperti terjadi pada 2019.

Program EBTKE itu, kata Sri Adiningsih, ke depan menjadi keharusan. Dunia ini tidak mungkin terus-terusan mengandalkan minyak bumi dan batu bara.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat MP Manurung mengatakan program B30 menyelamatkan harga tandan buah segar (TBS) petani. Rata-rata harga TBS sejak Februari-Mei 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Padahal di tahun ini terjadi pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi perekonomian dunia.

Gulat mengatakan, harga TBS pada periode Februari-Mei 2020 relatif stabil di kisaran Rp 1.600-Rp 1.800 per kilogram (kg). Sementara itu pada periode yang sama tahun lalu harga rata-rata TBS petani hanya di kisaran Rp 1.100 per kg, bahkan ada yang sampai di bawah Rp 1.000.

Menurut Gulat, stabilnya harga TBS di angka yang menguntungkan petani ini dipicu oleh implementasi B30. Pasalnya, industri biodiesel per tahunnya membutuhkan sekitar 7,8 juta ton CPO. “Nah dengan terpakainya 7,8 juta ton CPO tersebut mengkatrol harga TBS,” kata Gulat.

Selain karena adanya penambahan pasar CPO di dalam negeri sebesar itu, kata Gulat, stabilnya harga TBS di tingkat yang menguntungkan petani tersebut juga dipicu oleh kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberlakkan lockdown. Akibatnya, Malaysia sebagai produsen CPO nomor dua setelah Indonesia ini tidak bisa melakukan kegiatan ekspor.



Sumber: BeritaSatu.com