Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 Triliun di Bank Himbara

Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 Triliun di Bank Himbara
Menkeu Sri Mulyani hadiri Pelantikan Pejabat Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat 13 Maret 2020. Pelantikan pejabat di Kemenkeu RI diantaranya Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)
Herman / EHD Rabu, 24 Juni 2020 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mendorong perekonomian dan sektor rill agar kembali pulih setelah dihantam pandemi Covid-19, pemerintah segera menempatkan uang negara di bank umum milik pemerintah atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dengan total Rp 30 triliun. Bank umum milik pemerintah yang dimaksud adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

“Menteri Keuangan akan menempatkan uang negara pada bank umum, dan untuk tahap ini adalah bank milik pemerintah di dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Menteri Keuangan telah bersurat kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menggunakan dana pemerintah yang ada di BI untuk kita pindahkan kepada bank umum nasional. Tujuan khususnya untuk mendorong ekonomi dan sektor riil agar kembali pulih. Ini agar bank segera dan terus mengakselesarasi pemberian kredit dan berbagai upaya untuk pemulihan sektor riil,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di bank umum ini tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau untuk transaksi valuta asing, melainkan khusus untuk mendorong ekonomi sektor riil.

“Dalam konteks ini, kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara. Untuk Menteri Keuangan diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan. Presiden juga meminta kepada Menteri BUMN untuk ikut memonitor penggunaan dana ini di dalam rangka untuk mendorong sektor riil. Bapak Presiden meminta kami berdua dan nanti didukung oleh BPKP untuk melihat penggunaan dana itu dalam mendorong sektor riil per tiga bulan,” terang sri Mulyani.

Ditambahkan Menkeu, penempatan dana di bank umum ini menggunakan mekanisme penempatan dana di deposito dengan suku bunga sama dengan seperti yang diperoleh pemerintah saat ditempatkan di BI, yaitu 80% dari 7-Day Repo Rate Bank Indonesia.

“Suku bunga yang rendah ini diharapakan akan mampu mendorong bank Himbara melakukan langkah-langkah untuk mendorong sektor riil melalui kredit yang diberikan kepada para pengusaha, dan dengan tingkat suku bunga yang juga lebih rendah,” jelasnya.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah ini. Apabila nantinya langkah ini betul-betul bisa mendorong sektor riil, dana yang ditempatkan di bank umum juga bisa ditingkatkan.

“Untuk dana pertama ini kita tetapkan Rp 30 triliun yang ditetapkan untuk ditempatkan di bank Himbara,” tambah Sri Mulyani.

Ditambahkan Menteri BUMN Erick Thohir, penempatan dana pemerintah di bank Himbara ini merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada BUMN sebagai penggerak sepertiga perekonomian nasional.

"Tentunya kami tidak berfikir untuk diri sendiri. Bahwa dipastikan apa yang sudah kita lakukan selama ini selalu memastikan UMKM yang ada di pedesaan dan perkotaan menjadi hal yang harus dipastikan agar bergulir kembali atau direlaksasi. Dan khususnya untuk korporasi juga pasti itu menjadi bagian penting, asalkan mempunyai track record yang baik di perbankan dan merupakan industri padat karya. Insya Allah Kementerian BUMN bersama Himbara ingin memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik,” kata Erick Thohir.



Sumber: BeritaSatu.com