Ini Klarifikasi PTPP Terkait Pembangunan Proyek PLTU Timor 1

Ini Klarifikasi PTPP Terkait Pembangunan Proyek PLTU Timor 1
PT PP (Persero) Tbk melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai keluhan petani rumput laut di pantai Oesina, Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tampak dalam gambar: proses pertemuan dan mediasi dengan warga petani rumput laut setempat yang melibatkan pihak BKKBN pada tanggal 16 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Dok. PTPP)
Feriawan Hidayat / FER Sabtu, 27 Juni 2020 | 20:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP mengklarifikasi pemberitaan mengenai keluhan petani rumput laut di pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan kondisi tersebut, PTPP telah melakukan tanggapan dan menindaklanjuti keluhan para petani rumput laut.

Baca Juga: PTPP Perkuat Kelistrikan di Kalteng dan Kalsel

Perseroan mengungkapkan, posisi lokasi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor 1 terhadap rumah warga sekitar yang terdekat berjarak relatif jauh.

Adapun kegiatan pembangunan proyek PLTU Timor 1 telah disetujui berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT Nomor 56/SKEP/Bid.1/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Nomor: 668/09/DMPPTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Penanamen Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Nomor: 669/10/DMP-PTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

"Lokasi tersebut sudah cukup jauh untuk memberikan dampak minimal terhadap area rumput laut. Sehingga tidak akan terdapat dampak yang cukup besar atau maksimal terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar SVP EPC Division PTPP, Nurlistyo Hadi, dalam keterangannya kepada media, Sabtu (27/6/2020).

PT PP (Persero) Tbk melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai keluhan petani rumput laut di pantai Oesina, Desa Lifuleo Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tampak dalam gambar: Proses sosialiasi metode blasting yang melibatkan PLN (selaku pemilik proyek) dan juga perwakilan masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020.

Baca Juga: PTPP Bagikan Dividen Tunai Rp 209 Miliar

Terkait dengan aspirasi pengaduan petani rumput laut, pada tanggal 16 Mei 2020 tim proyek perseroan langsung menemui para petani dan melakukan pengecekan bersama.

Proses pemeriksaan pun dilakukan dengan melibatkan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) setempat. Perseroan melakukan pemeriksaan bersama warga dengan menemuinya langsung dan telah tercapai kesepakatan dengan warga tersebut.

Bersama dengan PT PLN (Persero) selaku pemilik proyek (owner), tim proyek telah menggunakan metode sesuai dengan standar SNI. Metode yang digunakan adalah metode blasting dimana telah melalui perizinan dari pihak berwajib terkait pengadaan bahan peledak, pengiriman, penyimpanan, metode dan proses eksekusi di lapangan.

Baca Juga: PLN Pastikan Petugas Catat Meter Turun Langsung

Metode tersebut, telah disosialiasikan terhadap masyarakat sekitar di lokasi proyek dimana masyarakat telah mengetahui dan menerima mengenai aktivitas pengerjaan di lapangan.

"Proses sosialisasi terkait blasting pertama sudah dilakukan sejak tanggal 29 Februari 2020 kepada warga sekitar dan dilakukan dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah. Ini dilakukan untuk memberitahukan rencana aktivitas pekerjaan di lapangan,” ujar Nurlistyo.

Pekerjaan first blasting sendiri pertama kali dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 setelah semua proses perizinan selesai, metode pelaksanaan pekerjaan sudah disetujui dan disosialisasikan kepada warga sekitar.

Saat ini, hubungan antara tim proyek perseroan dengan masyarakat Dusun Panaf dalam kondisi kondusif dan baik. Perseroan menerima segala keluhan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan pekerjaan dan akan mencari penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak.



Sumber: BeritaSatu.com