Pengamat: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Omnibus Law
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Omnibus Law

Rabu, 1 Juli 2020 | 23:01 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Dinamika perubahan global akibat pandemi covid-19 perlu direspons secara cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai bisa mengalami perlambatan dan tertinggal oleh negara lain.

Pakar hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid, mengatakan, urgensi dari pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah untuk merespons dinamika perubahan global. Melalui Omnibus Law, pemerintah hendak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.

"Dengan pranata Omnibus Law, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan produktivitas. Jika Omnibus Law tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif," kata Fahri, dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2020).

Fahri mengatakan, salah satu manfaat penerapan Omnibus Law di Indonesia adalah menyelesaikan tumpang tindih regulasi hingga kondisi hiperregulasi. Berdasarkan catatan Fahri, saat ini ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah.

“Skema Omnibus Law memang digunakan untuk kepentingan deregulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dan implementasi kebijakan,” kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik.
Fahri menyebut sejumlah negara sudah menggunakan Omnibus Law untuk memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan iklim investasi dan daya saing.

Karena itu, Fahri mendorong agar pembahasan di DPR dilakukan secara cermat dan teliti sehingga visi pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dapat berjalan dengan baik dan proporsional di bawah payung konsep hukum Omnibus Law. Sementara di sisi lain, keberadaan Omnibus Law tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah dibangun.

"Penerapan Omnibus Law sebagai suatu sistem perundang-undangan secara teknis akan berdampak pada dibatalkannya sekitar 79 undang-undang, baik pada pasal atau ayat tertentu. Karenanya, butuh kajian mendalam serta harmonisasi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam penerapannya di lapangan," kata Fahri.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPS: Ekonomi Jatim Mulai Menggeliat

BPS mencatat tingkat inflasi di Jatim sebesar 0,28 persen pada bulan Juni 2020.

EKONOMI | 1 Juli 2020

BSI Salurkan Bantuan Penanganan Covid-19 di Jatim

Bantuan pengadaan ventilator dan APD itu merupakan salah satu bentuk dukungan BSI dan PT Merdeka Copper Gold (MCG).

EKONOMI | 1 Juli 2020

BRI Salurkan Subsidi Bunga KUR ke 214.000 Nasabah

BRI bersama bank BUMN lain telah mendapatkan penempatan dana dengan total Rp 30 triliun dari pemerintah untuk tambahan penguatan likuiditas.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Satgas Covid-19 BUMN di Jatim Salurkan Bantuan Rp 34,88 Miliar

Petrokimia Gresik selaku Koordinator Satgas Tanggap Covid-19 BUMN Jatim telah menyumbang sebesar Rp 24,4 miliar atau 70 persen.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Tugu Insurance Kembali Raih Penghargaan Iconomics

Tugu Insurance kali ini meraih penghargaan di kategori e-Claim General Insurance.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Hartadinata Genjot Penjualan Lewat Kanal Digital

Inovasi digital yang dilakukan Hartadinata bertujuan memperpendek jalur pemasaran di tengah pandemi Covid-19.

EKONOMI | 1 Juli 2020

BUMN Ditantang Bangun Infrastruktur Terintegrasi

Sudah saatnya BUMN memiliki rancangan pembangunan yang melibatkan semua jenis usaha milik pemerintah.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Berdayakan Produk Lokal, Kemperin Kampanyekan #SemuanyaAdaDisini

Langkah tersebut diharapkan semakin menumbuhkan industri nasional, agar terus berkontribusi pada perekonomian.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Panen Raya Berakhir, Harga Gabah dan Beras Mulai Naik

Selama Juni 2020, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 4.720 per kg atau naik 2,11 persen.

EKONOMI | 1 Juli 2020

Logo Baru Kementerian BUMN, Simbol Era Kemandirian

Kementerian BUMN meluncurkan logo baru, Rabu (1/7/2020). Logo baru ini simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN menatap era kekinian.

EKONOMI | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS