Apindo Keluhkan Biaya dan Bunga Restrukturisasi Tinggi

Apindo Keluhkan Biaya dan Bunga Restrukturisasi Tinggi
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B Sukamdani (tengah) berbincang dengan pengusaha nasional Abdul Latief (kiri) dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani disela-sela acara pertemuan bisnis anggota APINDO bersama Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (7/2/2020). Pertemuan bisnis yang diadakan dalam rangka hari ulang tahun APINDO ke-68 tersebut mengambil tema Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy di Tahun 2020. (Foto: beritasatu photo / mohammad defrizal)
Lona Olavia / FER Kamis, 2 Juli 2020 | 19:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan,  ada empat hal yang menjadi perbincangan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Likuiditas Perbankan Cukup untuk Berikan Modal Kerja

Pertama, sosialisasi peta penyebaran virus corona melalui aplikasi Peduli Lindung yang dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian BUMN tak optimal. Kedua, proses restrukturisasi di lapangan banyak kendalanya.

Ketiga, kemungkinan perpanjangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, mengingat beberapa sektor dalam jangka waktu setahun kemungkinan besar tidak cukup waktunya. Keempat, alokasi modal kerja yang belum jelas.

"Sebelum restrukturisasi bahkan sudah meminta biaya restrukturisasi dan bunganya ternyata lebih tinggi. Percuma kalau sudah selesai pandemi ini, kita dihadapi biaya yang tinggi," kata Hariyadi dalam keterangan pers "OJK bersama Pelaku Usaha Menggerakkan Sektor Riil untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Gedung BI, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Baca Juga: Restrukturisasi Kredit Diprediksi Tembus Rp 2.500-2.800 Triliun

Hariyadi menyampaikan, dunia usaha memerlukan tambahan modal kerja karena selama pandemi Covid-19 telah terjadi defisit cash flow. Sehingga, harapannya pemerintah bersama OJK dapat memberikan stimulus terkait penambahan modal kerja.



Sumber: BeritaSatu.com