Hipmi Nilai Koordinasi Sektor Jasa Keuangan Masih Lemah

Hipmi Nilai Koordinasi Sektor Jasa Keuangan Masih Lemah
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming. (Foto: Istimewa)
Lona Olavia / FER Kamis, 2 Juli 2020 | 19:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani H Maming menilai, koordinasi antar lembaga keuangan masih lemah, sehingga hal itu dikhawatirkan bisa memperbesar dampak dari pandemi ini.

Baca Juga: Pengusaha Nilai Implementasi Stimulus Covid-19 Lamban

"Kalau bisa dalam rapat juga tidak hanya dihadiri OJK, tapi juga instansi lainnya supaya kebijakan dan semangatnya bisa sama. Yang jadi masalah di pemerintah antar instansi sulit koordinasi dan saling gesek menggesek," ucap Mardani dalam keterangan pers "OJK bersama Pelaku Usaha Menggerakkan Sektor Riil untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional" di Gedung BI, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia tetap sehat dan stabil. Namun sayangnya, justru di tengah pandemi Covid-19, koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai lemah.

"Presiden yang kemarin jengkel mungkin gara-gara BI, OJK, LPS kok kurang kelihatan terintegrasi dengan pemerintah kerjasamanya, dengan BPK juga, mereka merasa lebih hebat. Padahal, dalam kondisi ini harus kerja ramai-ramai cari solusi untuk kepentingan rakyat," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancara eksklusif dengan Berita Satu Media Holdings, di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Baca Juga: Hipmi Dukung APNI Perjuangkan Harga Nikel

Presiden Joko Widodo, kata Luhut berharap agar semua lembaga keuangan bisa bekerja sama secara terintegrasi. Lalu cepat juga dalam membuat keputusan yang benar apalagi dalam kondisi yang tidak diinginkan seperti sekarang ini. "Presiden kan
dipilih rakyat, kalau gubernur BI, kepala BPK, OJK, LPS kan tidak. Tapi, dalam konteks keadaan begini, semua harus bersama," tegasnya.

Adapun krisis ekonomi, jelasnya dapat dihadapi dan diredam melalui komunikasi dan koordinasi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan. Dengan kata lain, untuk menjaga stabilitas itu kuncinya adalah koordinasi antara OJK, BI, LPS dan pemerintah menjadi begitu penting. Apalagi, krisis tidak mungkin dapat ditangani jika tidak ada komunikasi yang baik antar lembaga keuangan.



Sumber: BeritaSatu.com