Hippindo Sebut RUU Cipta Kerja Jadi UU Bisa Dongkrak Ekonomi di Masa Sulit

Hippindo Sebut RUU Cipta Kerja Jadi UU Bisa Dongkrak Ekonomi di Masa Sulit
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam ruang rapat untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Siprianus Edi Hardum / EHD Sabtu, 4 Juli 2020 | 18:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Para pebisnis di bidang ritel modern yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) tengah menunggu disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, RUU Cipta Kerja kalau sudah disahkan jadi undang-undang diyakini bisa memangkas berbagai regulasi yang selama ini dinilai menghambat kepastian bisnis dan investasi di Indonesia.

Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, semangat RUU Cipta Kerja adalah memudahkan bisnis dan investasi. Regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak ekonomi di saat sulit seperti saat ini.  "Kami mendukung peraturan ini secepatnya agar dapat terwujud," kata Budi, Sabtu (4/7/2020).

Budi mengatakan, banyak investor yang enggan masuk ke Indonesia lantaran mesti menghadapi aturan berlapis dan tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Budi pun menyoroti sejumlah pasal di RUU Cipta Kerja yang mengoreksi regulasi di daerah yang tidak singkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 14 RUU Cipta Kerja misalnya, sektor perdagangan, pengembangan, penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan bakal menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya.

Sementara di regulasi lama yakni UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kewenangan tersebut diberikan kepada para kepala daerah.

Selain itu, izin usaha perdagangan juga akan diberikan oleh pusat. RUU Cipta Kerja mengubah pasal 24 UU Nomor 7Ttahun 2014 menjadi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

"Selama ini peritel mengalami kesulitan investasi, buka toko dan lapangan kerja akibat banyak aturan. RUU Cipta Kerja memangkas berbagai regulasi itu menjadi lebih sederhana," kata Budi.



Sumber: BeritaSatu.com